Rosan Tunjuk Purbaya Usai Sebut Kerjaan Kementerian Investasi Berantakan

Suara.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa kondisi investasi nasional berada pada jalur yang benar, membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menilai investasi Indonesia masih “berantakan”.

Rosan mengatakan perbedaan pendapat merupakan hal biasa, namun data dan statistik menunjukkan realisasi investasi justru mendekati target nasional. Hingga periode Januari–September 2025, realisasi investasi telah mencapai 75,3 persen atau lebih dari Rp1.400 triliun dari target Rp1.900 triliun.

“Saya bicara fakta dan statistik. Pencapaian kami sesuai target Bappenas dan pemerintah,” ujar Rosan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Selain capaian angka, Rosan menilai persepsi investor juga semakin positif. Ia menyebut kebijakan baru pemerintah melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi salah satu alasan meningkatnya keyakinan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Regulasi tersebut memperkenalkan mekanisme fiktif positif dalam perizinan — di mana izin otomatis dianggap disetujui bila tidak diproses dalam batas waktu tertentu.

“PP ini memberikan kepastian. Dari kebijakan ini saja, kami sudah menerbitkan 153 izin investasi dari berbagai sektor,” katanya.

Rosan menjelaskan bahwa terdapat 18 kementerian yang kini terikat service level agreement. Bila tenggat layanan tidak dipenuhi, BKPM dapat langsung menerbitkan izin secara otomatis. Menurutnya, langkah ini justru dinilai sebagai terobosan penting untuk memperbaiki ekosistem investasi.

“Ini fakta di lapangan. Kebijakan ini diapresiasi para investor, dalam maupun luar negeri,” tegas Rosan, sekaligus menepis penilaian Purbaya soal carut-marutnya investasi Indonesia.

Sebelumnya Menkeu Purbaya bilang kalau iklim investasi Indonesia masih berantakan. Bahkan Indonesia masih kalah dari negara-negara tetangga di ASEAN soal laju pertumbuhan investasi.

"Iklim investasi kita masih berantakan. One Single, One Stop Services (OSS/One Single Submission), tapi enggak kelar-kelar. Kalau enggak kita sudah lari ekonominya, investasi sudah ngebut," kata Purbaya saat Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 yang disiarkan virtual, Senin (1/12/2025).

Baca Juga: Bandara IMIP Dicabut Statusnya, Menteri Investasi: Investor Butuh Kepastian, Bukan Label

Diketahui layanan One Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan kewenangan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem ini diluncurkan untuk mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia, menjadikannya lebih cepat dan terpusat.

Menkeu Purbaya lalu membandingkan iklim investasi Indonesia yang sekarang kalah dengan Vietnam, Thailand, Singapura, hingga Malaysia. Terbaru, raksasa semikonduktor Nvidia memilih investasi di Johor, Malaysia.

"Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah, dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia," beber dia.

Maka dari itu, Purbaya mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk memperbaiki iklim investasi ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto hingga Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat taskforce-nya, sudah di-launch. Ada tiga task force itu, ada tiga Pokja, 1, 2, dan 3, yang penting yang ke-2 adalah Pokja debottlenecking. Di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor, dan kami akan sedangkan seminggu kemudian,” umbar dia.

Purbaya bercerita kalau dirinya pernah memiliki pengalaman debottlenecking di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sejak 2016-2019, Purbaya mengklaim sudah menyelesaikan 193 kasus yang berhubungan dengan investasi sebesar Rp 849 triliun. Hanya saja hal itu tak pernah diumumkan.