Infografis
-
AS tuding RI tarik komitmen dagang yang disepakati Juli 2025
-
RI ingin rumuskan ulang perjanjian, kesepakatan terancam gagal
-
AS sebut RI keras kepala, bandingkan dengan Malaysia yang kooperatif
Suara.com - Pembahasan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan berpotensi gagal setelah Washington menyebut Jakarta menarik kembali sejumlah komitmen penting yang sebelumnya disepakati pada Juli 2025.
Informasi ini pertama kali dilaporkan Reuters, Rabu (10/12/2025), mengutip salah satu pejabat AS yang enggan disebutkan namanya.
“Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli,” ujar pejabat tersebut tanpa merinci komitmen spesifik yang dipermasalahkan.
Pada Juli lalu, kedua negara mencapai kesepakatan dagang yang disebut saling menguntungkan. Indonesia menyatakan siap menghapus tarif lebih dari 99% barang asal AS dan menghilangkan seluruh hambatan non-tarif bagi perusahaan Amerika. Sebagai imbalannya, AS akan menurunkan tarif produk Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%.
Kesepakatan tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli 2025. Trump menyebutnya sebagai “kemenangan besar” bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, hingga manufaktur di AS.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan perbedaan sikap signifikan. Pejabat Indonesia yang terlibat dalam perundingan dilaporkan memberi tahu Duta Besar Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, bahwa Jakarta tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat dan ingin merumuskan ulang perjanjian dagang dari awal.
Pejabat AS menilai langkah tersebut justru akan menghasilkan kesepakatan yang lebih buruk bagi AS dibandingkan perjanjian terbaru yang telah dicapai dengan Malaysia dan Kamboja. Washington juga menilai Indonesia mundur dalam komitmen terkait penghapusan hambatan non-tarif untuk ekspor industri dan pertanian AS serta tindakan pada isu perdagangan digital.
Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut Indonesia “agak keras kepala” dalam proses perundingan, berbeda dengan Malaysia yang dianggap lebih kooperatif setelah menghapus ribuan tarif sehingga memperlancar perdagangan kedua negara.
Ketegangan ini diperkirakan dapat mempengaruhi arah hubungan dagang kedua negara dan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.
Baca Juga: Niat Banggakan Presiden Prabowo soal Donasi Bencana, Bobon Santoso Banjir Komentar Pedas
