- Kementerian ESDM berencana mengalihkan subsidi LPG ke dimethyl ether (DME) untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
- Wacana ini muncul seiring perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) DME yang berasal dari hilirisasi batubara.
- Tujuan utama hilirisasi DME adalah mengurangi ketergantungan impor LPG nasional yang saat ini mencapai 6 juta metrik ton.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membuka peluang mengalihkan subsidi liquified petroleum gas (LPG) ke dimethyl ether (DME) agar harganya terjangkau masyarakat ketika dipasarkan.
Wacana ini tersiar karena, hingga saat ini harga pokok penjualan atau HPP produk hilirisasi batubara, DME masih dirumuskan.
"Jadi kita lagi memperhitungkan berapa HPP untuk DME. Kalau memang ada subsidi itu kan juga merupakan pengalihan subsidi untuk LPG yang ada saat ini," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Jumat (12/12/2025).
Hilirisasi batubara menjadi DME merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan ketergantungan impor LPG. Tercatat dari sekitar 8 juta metrik ton kebutuhan LPG dalam negeri, sebanyak 6 juta metrik ton berasal dari impor.
Sementara berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM, konsumsi LPG pada 2025 akan mencapai 8,5 juta metrik ton. Angka itu melebihi target yang ditetapkan pada APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton.
Pertimbangan nilai keekonomian DME sebelumnya juga disinggung Senior Director Oil & Gas and Petrochemicals Danantara Wiko Migantoro.
Dia mengatakan jika tanpa intervensi pemerintah melalui subsidi, harga DME bisa lebih mahal dari LPG.
"Karena kalau dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, diperkirakan harga DME ini sedikit lebih mahal bila dibandingkan dengan LPG, yang ujung-ujungnya akan menambah subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah," kata Wiko pada Rabu (10/12/2025).
Di sisi lain, terkait progres hilirisasi batubara menjadi DME, disebut Wiko masih dalam proses studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) di Danantara. Jika, prosesnya telah rampung, hasil studi kelayakan itu akan menjadi acuan bagi Satgas Hilirisasi, termasuk dalam penentuan nilai keekonomiannya.
"Diperlukan banyak dukungan dari pemerintah agar kelak harga DME bisa lebih kurang sama dengan harga LPG sekarang. Kita tahu affordability atau willingness to pay masyarakat itu sudah terbentuk pada level harga LPG," katanya.
TERPOPULER
