Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menghitung besaran kuota impor BBM yang akan ditetapkan bagi SPBU swasta. Adapun penghitungan itu untuk kebutuhan impor BBM pada tahun 2026. 

Sebagaimana diketahui, seluruh badan usaha pengelola SPBU swasta di Indonesia, seperti Shell hingga Vivo telah mengajukan kuota kebutuhan impornya ke Kementerian ESDM.  Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut badan usaha swasta yang mulai diproses adalah perusahaan yang tertib pada aturan negara. 

"Kalau yang tertib kepada peraturan negara, saya sudah menghitung. Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung," ujar Bahlill saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (19/12/2025). 

Ditanya lebih jauh terkait peluang penambahan kuota impor sebesar 10 persen, Bahlil mengatakan masih dalam proses perhitungan. 

Dirinya pun menegaskan badan usaha swasta harus tertib terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Dia pun memberikan ultimatum tegas. 

"Badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak menaati aturan negara, ya, tunggu tanggal mainnya, ya," tegas Bahlil. 

Kelangkaan BBM sempat terjadi di sejumlah SPBU swasta, karena stok impor yang diberikan pemerintah habis seluruhnya. 

Guna mengatasi hal itu, Kementerian ESDM memberikan kuota tambahan sebesar 10 persen untuk masing-masing badan usaha, tapi ketersediaannya kembali habis. 

Kelangkaan pun sempat terjadi selama beberapa bulan. Pemerintah akhirnya  mendorong badan usaha swasta menyerap impor BBM Pertamina melalui skema business to business atau B2B. 

Sejumlah SPBU swasta sempat menolak, tapi akhirnya mereka sepakat membelinya. Diawali oleh BP-AKR yang memasok sebanyak 100 ribu barel, kemudian disusul Vivo dan Shell dengan volume yang sama. Total, Pertamina menyuplai BBM ke SPBU swasta sebanyak  430 ribu barel.