- Presiden menginstruksikan Menteri ESDM memperbanyak wilayah kerja migas untuk menggenjot produksi nasional.
- Kementerian ESDM berencana melelang 75 wilayah kerja baru pada Februari mendatang untuk menambah produksi minyak.
- Target lifting minyak 2025 sebesar 605 ribu barel per hari diyakini tercapai berdasarkan konsolidasi data KKKS.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menggenjot produksi minyak dan gas (migas) dalam negeri. Caranya, dengan memperbanyak wilayah kerja migas.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, perintah itu dilontarkan saat retreet kemarin di Hambalang. Bahlil pun diminta untuk mempercepat lelang wilayah kerja baru.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyiapkan 75 wilayah kerja yang akan dilelang pada bulan Februari mendatang.
"Diharapkan pada bulan depan blok-blok tersebut sudah dapat dilelang guna mempercepat penambahan produksi minyak nasional," ujarnya yang dikutip, Rabu (7/1/2026).
Menurut Prasetyo, Kementerian ESDM telah berhasil mencapai target APBN 2025 produksi atau lifting minyak sebanyak 605 ribu bare per hari.
"Target lifting minyak pada tahun 2026 dapat diimplementasikan dengan sejumlah strategi, termasuk eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM optimistis target produksi atau lifting minyak mentah 605 ribu barel per hari yang termuat dalam APBN 2025 akan tercapai.
Keyakinan itu disampaikan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung dengan berkaca pada produksi minyak dalam negeri.
"Jadi untuk capaian lifting 2025 kan kita lagi konsolidasikan. Target kita untuk tahun 2025 ini kan 605 ribu barel itu per hari. Jadi kan data akhir itu kan lagi dikonsolidasikan oleh SKK Migas. Insya Allah capaian 605 itu tercapai tahun ini," ujar Yuliot saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (2/1/2026).
Untuk data pasti realisasi lifting minyak 2025, Yuliot menyebut, Kementerian ESDM tengah berkonsolidasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait dengan produksinya masing-masing yang merujuk pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
"Ini kita sudah konsolidasikan dengan perusahaan-perusahaan KKKKS bagaimana tingkat produksi masing-masing perusahaan KKKS, kan mereka ada RKAP," katanya.
TERPOPULER
