OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan taringnya dalam memberantas kejahatan keuangan digital.

Sepanjang tahun 2025, regulator resmi memblokir 127.047 rekening bank yang terindikasi kuat terlibat dalam aksi penipuan (scam).

Langkah tegas ini diambil menyusul laporan kerugian masyarakat yang mencapai angka fantastis, yakni Rp9 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pemblokiran massal ini merupakan hasil sinergi melalui wadah Indonesia Anti Scam Center (IASC).

"Selama ini IASC telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam, di mana jumlah rekening yang sudah diblokir dari aduan masyarakat adalah sebanyak 127.047 rekening," tegas Friderica dikutip dari laman Antara, Sabtu (10/1/2026).

Hingga saat ini, IASC telah memproses 411.055 laporan penipuan.

Dari total tersebut, sebanyak 218.665 laporan datang melalui sektor perbankan dan penyedia sistem pembayaran, sementara 192.390 lainnya dilaporkan langsung oleh korban ke sistem IASC.

Meski total kerugian yang dilaporkan menyentuh Rp9 triliun, upaya respons cepat OJK berhasil mengamankan sebagian dana masyarakat.

"Total dana korban yang sudah berhasil diblokir mencapai Rp402,5 miliar," tambah wanita yang akrab disapa Kiki tersebut.

Sebanyak 193 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tercatat ikut terseret dalam pusaran laporan ini.

Tak hanya memburu para penipu, OJK juga memperketat pengawasan internal terhadap industri jasa keuangan.

Sepanjang 2025, OJK telah menjatuhkan ratusan sanksi kepada PUJK yang lalai atau melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

Rinciannya meliputi 175 peringatan tertulis, 40 instruksi tertulis, dan 43 sanksi denda.

OJK juga memaksa industri untuk lebih bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah.

Per 14 Desember 2025, sebanyak 177 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total nilai mencapai Rp82,46 miliar, serta ribuan dolar AS dan Singapura.

Tertibkan Iklan dan Penagihan

Fokus pengawasan OJK kini meluas hingga ke etika bisnis atau market conduct.

Kiki menegaskan bahwa OJK tidak segan mendenda perusahaan yang melanggar aturan dalam penyediaan informasi iklan, perilaku petugas penagihan (debt collector), hingga penanganan klaim asuransi.

"Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk menghapus iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyesuaikan kebijakan, serta pembayaran klaim konsumen," ungkap Kiki.

Hingga tutup tahun 2025, OJK telah mengumpulkan denda sebesar Rp6,1 miliar dari 111 sanksi administratif terkait pelanggaran laporan literasi dan inklusi keuangan.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi para pelaku industri bahwa OJK kian serius menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional demi melindungi dana masyarakat.