REGIONAL:
- Pengamat AEPI, Khudori, mengingatkan deklarasi swasembada berisiko jadi bumerang tanpa produktivitas berkelanjutan.
- Proyeksi BPS menunjukkan lonjakan produksi beras Januari dan Februari 2026 tertinggi sejak 2018 dan 2019.
- Perubahan fokus anggaran Kementan ke komoditas lain dikhawatirkan menurunkan intensifikasi padi pada 2026.
Suara.com - Ambisi pemerintah untuk segera mendeklarasikan status swasembada pangan nasional memicu diskusi kritis di kalangan pemerhati kebijakan agraria.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengingatkan bahwa pengumuman tersebut membawa beban ekspektasi publik yang sangat besar dan berisiko menjadi bumerang jika tidak dibarengi dengan konsistensi produktivitas pada periode mendatang.
Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan awal tahun 2026 sebagai masa keemasan produksi beras, Khudori menekankan bahwa performa musiman tidak selalu mencerminkan ketahanan pangan tahunan yang berkelanjutan.
Berdasarkan rilis BPS, Januari 2026 diprediksi akan mencatatkan produksi beras sebesar 1,8 juta ton, disusul oleh lonjakan signifikan pada Februari sebesar 2,98 juta ton.
Capaian ini diakui Khudori sebagai yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.
"Perkiraan produksi Januari 2026 itu tertinggi sejak 2018, sementara Februari menjadi yang tertinggi sejak 2019," ujar Khudori dalam keterangan resminya, Minggu (11/1/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa angka-angka awal tahun ini justru menaikkan standar ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap pemerintah.
Salah satu faktor utama yang berpotensi menekan produksi beras sepanjang 2026 adalah perubahan arah kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan). Khudori mencatat bahwa pada tahun ini, pemerintah tidak lagi fokus secara eksklusif pada padi dan jagung.
Fokus anggaran dan sumber daya manusia (SDM) mulai dialihkan untuk memperkuat komoditas pendukung program Makan Bergizi Gratis, seperti:
- Kedelai, kacang hijau, dan singkong.
- Gula serta peningkatan produksi telur dan daging ayam.
"Penambahan fokus ini berdampak langsung pada kompetisi penggunaan lahan antarkomoditas serta pergeseran prioritas anggaran strategis," jelas Khudori.
Situasi ini dikhawatirkan akan mengurangi atensi terhadap intensifikasi lahan padi yang selama ini menjadi tulang punggung stok pangan nasional.
Kekhawatiran domestik ini sejalan dengan proyeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Lembaga tersebut memperkirakan produksi beras Indonesia pada 2026 akan melandai ke angka 33,6 juta ton, turun dari capaian tahun 2025.
Menurut analisis USDA, penurunan ini dipicu oleh dua faktor simultan:
- Penyusutan Luas Panen: Dari 11,4 juta hektare menjadi 11,3 juta hektare.
- Penurunan Produktivitas: Dari 4,71 ton gabah per hektare menjadi 4,68 ton.
Khudori menegaskan bahwa proyeksi penurunan dari pihak eksternal harus dipandang sebagai peringatan dini (warning) bagi pemerintah.
Ia mewaspadai adanya gejolak kritik apabila klaim swasembada sudah diumumkan, namun realita lapangan justru menunjukkan tren penurunan stok.
"Ini seyogyanya diperlakukan sebagai peringatan serius. Jangan sampai muncul suara sumbang yang mempertanyakan kenapa produksi justru merosot sesaat setelah swasembada diumumkan," pungkasnya.
TERPOPULER