Pemerintah Diminta Waspadai El Nino, Produksi Padi Terancam Turun

Suara.com - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menilai proyeksi ketahanan pangan Indonesia pada 2026 tidak bisa hanya bertumpu pada capaian produksi tinggi tahun sebelumnya. Perubahan pola iklim disebut berpotensi menjadi faktor pembalik yang dapat menekan produksi padi dan memengaruhi stabilitas pasokan beras nasional.

Peringatan itu disampaikan Andreas dalam acara CORE Outlook Sektoral bertajuk “Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi”. Dalam forum tersebut, isu iklim menjadi salah satu sorotan, terutama terkait potensi masuknya El Nino dalam beberapa bulan ke depan.

Menurutnya, capaian produksi beras 2025 tidak bisa menjadi patokan tunggal untuk memprediksi kondisi 2026. Ia menyebut lonjakan produksi pada tahun lalu salah satunya dipengaruhi kondisi La Nina.

“Kenapa produksi tahun lalu naik sangat tinggi? Kita di sini posisinya, La Nina. Kita dalam posisi ini,” kata Andreas di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan pengamatannya terhadap sejarah produksi padi dalam tiga dekade terakhir, pola iklim punya dampak langsung terhadap output pertanian. Saat La Nina, produksi cenderung meningkat, sedangkan El Nino biasanya membuat produksi turun.

“Di manapun data saya mau pelajari sejarah produksi padi 30 tahun terakhir, kalau La Nina produksi pasti naik. Tapi kalau El Nino produksi pasti turun,” ujarnya.

Peneliti CORE Indonesia itu menyebut, sejumlah lembaga internasional memprediksi Indonesia akan memasuki El Nino mulai Juni atau Juli 2026. Ia menilai durasi fenomena tersebut juga berpotensi panjang.

“Perhitungan berbagai lembaga internasional, kita akan mengalami El Nino mulai bulan Juni-Juli ini. Dan berapa lama El Ninonya? 1 tahun sampai Juli tahun 2027,” ucapnya.

Dengan skenario tersebut, ia memperkirakan produksi beras nasional pada 2026 bisa terkoreksi. Menurutnya, penurunan produksi beras berpotensi mencapai 5 persen.

“Untuk itu prediksi saya produksi beras 2026 berpotensi turun hingga 5 persen,” kata Andreas.

Ia menilai ancaman El Nino perlu diantisipasi sejak dini, terutama lewat perbaikan tata kelola pangan. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang lebih berbasis fakta, termasuk dalam membaca data produksi dan kebutuhan pasokan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya manajemen risiko yang efektif. Salah satunya melalui informasi cuaca yang akurat sebagai dasar perencanaan kebijakan pangan dan langkah mitigasi di lapangan.

Ia menyinggung adanya perbedaan pernyataan dari lembaga dalam negeri terkait kondisi iklim 2026. Menurutnya, sinyal dari lembaga internasional perlu diperhatikan agar pemerintah tidak terlambat mengambil langkah.

“BMKG barusan minggu lalu, bahwa iklim 2026 baik-baik saja. Iklimnya normal. Bisa dibayangkan lembaga sekelas BMKG, padahal seluruh lembaga internasional terkait dengan cuaca menyatakan bahwa tahun 2026 El Nino,” tuturnya.

Andreas juga menilai, kesiapan infrastruktur air dan strategi penguatan produksi perlu menjadi prioritas. Ia menyinggung perlunya kebijakan yang tepat dalam penyediaan pompa hingga pembangunan sumur dalam, terutama untuk daerah yang jauh dari sumber air.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar menumpuk stok tanpa perhitungan pelepasan yang jelas. Menurutnya, tata kelola stok yang tepat menjadi kunci menghadapi potensi guncangan produksi akibat iklim.