- Menteri Keuangan mengancam potong anggaran Kemenhub karena kapal asing banyak masuk Indonesia tanpa membayar pajak.
- INSA mengungkapkan kapal asing bebas pajak sementara kapal Indonesia harus bayar pajak di negara lain.
- Kemenkeu memberi waktu dua minggu bagi Kemenhub menyusun peraturan demi perlakuan pajak yang setara.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal memotong anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah mengetahui selama ini banyak kapal asing masuk ke Indonesia tak bayar pajak.
Temuan ini diungkapkan oleh Organisasi Pengusaha Perusahaan Pelayaran atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dalam sidang debottlenecking bersama Purbaya. Padahal potensi penerimaan negara dari kapal asing bisa mencapai Rp 8 triliun per tahun.
Mulanya Sekretaris Umum INSA, Darmansyah Tanamas mengungkapkan kalau selama ini kapal asing bebas masuk Indonesia tanpa membayar pajak. Namun beda nasib dengan kapal dalam negeri yang justru membayar pajak ke negara luar.
"Kalau kapal Merah Putih (milik Indonesia) Pak, angkut muatan dari Vietnam atau dari Thailand, itu diikat Pak. Kami harus melampirkan surat setoran pajak atas muatan ekspor itu. Baru kami bisa berlayar Pak, ke Indonesia. Tapi kalau di Indonesia enggak ada Pak," keluh dia saat sidang debottlenecking di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menanggapi itu, Purbaya langsung bertanya ke perwakilan Kementerian Perhubungan yang juga ada dalam sidang tersebut. Ia meminta perlakuan adil untuk kapal domestik yang justru membayar pajak ke Pemerintah.
"Hei Perhubungan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa enggak ada equal treatment antara kapal asing di sini sama kapal kita di negara asing?" kata Purbaya.
Purbaya meminta Kementerian Perhubungan untuk membenahi peraturan yang ada. Jika tidak, ia menegaskan bakal memotong anggaran Kemenhub.
"Kalau enggak anda saya potong loh anggarannya," timpal Purbaya.
Bendahara Negara lalu meminta INSA untuk memantau implementasi peraturan pajak dalam tiga bulan ke depan. Jika tidak berubah, ia mempersilakan untuk lapor ke Kemenkeu.
"Tiga bulan ini Anda lihat yang domestik ada perbedaan apa enggak. Kalau mereka enggak ada perbedaan, lapor ke kami lagi, nanti kami akan punish Kementerian Perhubungan. Itu kan buat kita juga, yang penting buat perusahaan domestik sama perlakuannya. Nanti yang asing dibuat peraturan yang sama ya," paparnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, penerimaan negara yang dikumpulkan dari pelayaran kapal dalam negeri mencapai Rp 24 triliun. Sedangkan untuk aktivitas pelayaran asing hanya sebesar Rp 600 miliar.
Lebih lanjut Purbaya meminta Kemenhub untuk membuat aturan soal penerimaan pajak dari kapal asing dalam waktu dua minggu ke depan.
"Jadi tadi pesannya, Perhubungan akan memperbaiki peraturannya dalam waktu satu minggu dua minggu. Nanti Satgas akan mengirim surat ke Kementerian Perhubungan besok mungkin. Kita beri waktu satu minggu dua minggu, dua minggu lah paling lama. Kami akan telepon Perhubungan dan ke INSA, apakah sudah dilakukan seperti itu apa enggak," tutup Purbaya.
TERPOPULER
