Pengamat Tepis Isu Perbankan Malas Salurkan Kredit: Masalah Ada di Daya Beli

Suara.com - Isu yang mengatakan perbankan malas atau tidak efektif dalam menyalurkan kredit dinilai keliru. Para pengamat dan ekonom menilai permasalahan utama lesunya kredit adalah pada daya beli masyarakat yang masih lemah.

Adapun guyuran dana SAL atau Saldo Anggaran Lebih dari pemerintah yang disalurkan perbankan ke pasar justru berdampak positif ke industri dan perekonomian.

Pengamat Perbankan Paul Sutaryono mengatakan penempatan dana SAL sebesar Rp 271 triliun justruk bermanfaat untuk menambah likuiditas perbankan.

"Sesungguhnya likuiditas industri perbankan masih terjaga aman. Dana SAL itu merupakan sisi penawaran (supply side) dalam kredit perbankan," jelas Paul kepada Suara.com di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Ia mengatakan penyaluran kredit yang lesu lebih disebabkan oleh permintaan yang melambat karena daya beli anjlok dan dunia usaha yang belum melakukan ekspansi karena permintaan pasar yang tidak pasti.

"Isu perbankan tidak efektif itu tidak benar. Alasannya karena daya beli anjlok," tegas Paul.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan.

"Saya belum melihat ke sana," kata Trioksa saat ditanya soal isu kurang efektifnya bank-bank Himbara menyalurkan kredit ke pasar.

Trioksa mengungkapkan permintaan kredit perbankan lesu karena daya beli masyarakat yang juga masih lemah.

"Lesunya kredit bank lebih karena permintaan kredit yang juga lesu. Permintaan kredit yang lesu karena perusahaan terhambat ekspansi akibat melemahnya daya beli masyarakat," terang dia.

Dana SAL yang diberikan pemerintah dan sudah disalurkan oleh perbankan belum terlihat efektif karena undisbursed loan atau kredit nganggur bank juga masih sangat besar.

"Dana SAL belum terlihat efektif karena undisbursed loan bank juga masih sangat besar, namun harapannya dapat menekan biaya dana bank yang berdampak pada penurunan bunga kredit," imbuhnya.

Paul menambahkan semakin tebalnya ketidakpastian ekonomi global yang diakibatkan tekanan geopolitik perang Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, penyerbuan AS ke Venezuela dan disrupsi rantai pasok (supply chain) turut memengaruhi ekonomi nasional dan membuat penyaluran kredit tersendat.

"Kondisi demikian menyebabkan daya beli (purchasing power) masyarakat yang turun sejak pandemi Covid-19 belum pulih seluruhnya," beber Paul.

Sebagai akibatnya barang dan jasa yang diproduksi oleh dunia usaha termasuk pelaku UMKM kurang terjual atau tidak terserap pasar. Kondisi ini akan berlanjut ketika tak ada terobosan yang signifikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo juga menekankan bahwa penyaluran kredit lesu karena pasar masih bersikap wait and see alias enggan berekspansi.

“Berhentilah wait and see. Kalau kita terus-terusan wait and see, kita akan ketinggalan kereta. Optimisme itulah yang akan membawa ekonomi kita lebih baik,” tegas Perry di Jakarta, Rabu.

Perry berpesan fondasi ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 dan 2027 sudah cukup kokoh untuk dijadikan pijakan ekspansi. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan berada di rentang 4,9–5,7% dengan titik tengah 5,3%. Angka ini diharapkan terus menanjak pada 2027 hingga menyentuh angka 5,5%.

Menjawab isu penyaluran kredit, BI justru mendorong perbankan untuk mencapai target pertumbuhan kredit yang cukup agresif, yakni 8–12 persen pada 2026 dan meningkat hingga 13 persen pada 2027. Dari sisi otoritas moneter, BI berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar dunia usaha memiliki kepastian dalam perencanaan anggaran.

“BI berkomitmen, we will do our best untuk merumuskan dan melaksanakan bauran kebijakan BI guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah Perry.