Petani Sawit Protes Penyitaan Kebun oleh Satgas PKH, Regulasi Diabaikan

Liberty Jemadu

Rabu, 18 Februari 2026 | 17:18 WIB
Petani Sawit Protes Penyitaan Kebun oleh Satgas PKH, Regulasi Diabaikan
POPSI memprotes penyitaan kebun sawit warga oleh Satgas PKH. (Suara.com/Kurnia)
baca 10 detik
  • POPSI memprotes Satgas PKH menyita kebun sawit petani tanpa mengindahkan regulasi penataan kawasan hutan.
  • Penyelesaian sengketa lahan sawit harus melalui mekanisme penataan sesuai PP 23/2021 dan Putusan MK 181/2024.
  • Putusan MK melindungi petani turun-temurun dari sanksi pidana atau denda atas pengelolaan lahan skala kecil.

Suara.com - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) memprotes aksi main hakim sendiri oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang menyita serta merampas kebun sawit petani tanpa mengindahkan regulasi.

POPSI mengingatkan penyelesaian kebun sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan harus ditempuh melalui mekanisme penataan kawasan hutan, bukan melalui pendekatan penertiban, penyitaan, atau ancaman sanksi pidana dan denda.

Pendekatan penataan tersebut sejalan dengan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan diperkuat secara konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-22/2024, yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang hidup dan mengelola lahan secara turun-temurun di dalam kawasan hutan.

“Putusan MK 181/PUU-22/2024 secara tegas menegaskan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam kawasan hutan,” kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu(18/2/2026).

“Artinya, negara tidak boleh serta merta menerapkan pendekatan pidana atau denda tanpa melihat subjek hukumnya dan karakter kegiatannya,“ imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun anggota POPSI dan Serikat Petani Kelapa Sawit, ratusan petani sawit rakyat saat ini terdampak plangisasi oleh Satgas PKH, meskipun mereka menguasai lahan dalam skala kecil dan secara turun-temurun lintas generasi.

Kepala Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Marselinus Andry menekankan bahwa Putusan MK tersebut memiliki implikasi penting terhadap penerapan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja di bidang kehutanan.

Larangan dan sanksi (pidana maupun denda) dalam UU Cipta Kerja tidak berlaku bagi subjek hukum tertentu dengan dua syarat kumulatif yakni masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan kegiatannya tidak ditujukan untuk kepentingan komersial skala besar atau korporatif.

“Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap petani kecil yang mengelola lahan secara turun-temurun untuk menopang kehidupan keluarga tidak dapat disamakan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi atau pelaku usaha skala besar,” kata Marselinus.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ilegal! Tambang Nikel Milik Bos Malut United Hingga Gubernur Maluku Disegel Prabowo

Ilegal! Tambang Nikel Milik Bos Malut United Hingga Gubernur Maluku Disegel Prabowo

Bisnis | Rabu, 18 Februari 2026 | 14:56 WIB

Hashim: 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Sepihak Satgas PKH Bisa Ajukan Keberatan

Hashim: 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Sepihak Satgas PKH Bisa Ajukan Keberatan

Bisnis | Selasa, 03 Februari 2026 | 15:53 WIB

Danantara Akan Atur Pemanfaatan Lahan yang Dirampas Satgas PKH dari 28 Perusahaan

Danantara Akan Atur Pemanfaatan Lahan yang Dirampas Satgas PKH dari 28 Perusahaan

Bisnis | Selasa, 27 Januari 2026 | 18:27 WIB

Satgas PKH Terus Berburu Perusahaan Pelanggar Aturan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Satgas PKH Terus Berburu Perusahaan Pelanggar Aturan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Bisnis | Selasa, 27 Januari 2026 | 18:04 WIB

Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera

Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera

News | Selasa, 27 Januari 2026 | 16:40 WIB

Terkini

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga, Rupiah Bisa Lebih Melemah

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga, Rupiah Bisa Lebih Melemah

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 09:03 WIB

Cara Cek NIK KTP Dapat Bantuan Beras 30 Kg Lewat HP, Ini Link Resminya

Cara Cek NIK KTP Dapat Bantuan Beras 30 Kg Lewat HP, Ini Link Resminya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 08:59 WIB

Ada Kesempatan Beli, Harga Emas Antam Anjlok Jadi Rp2.514.000/Gram

Ada Kesempatan Beli, Harga Emas Antam Anjlok Jadi Rp2.514.000/Gram

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:56 WIB

Skin Barrier Rusak? Ini Kandungan Skincare yang Bisa Membantu Memulihkannya

Skin Barrier Rusak? Ini Kandungan Skincare yang Bisa Membantu Memulihkannya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 08:50 WIB

Jika Perusahaan Asuransi Gagal, Nasib Dana Pemegang Polis Bakal Dijamin?

Jika Perusahaan Asuransi Gagal, Nasib Dana Pemegang Polis Bakal Dijamin?

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:48 WIB

Harga Minyak Dunia Naik, Serangan di Selat Hormuz Kembali Picu Kekhawatiran

Harga Minyak Dunia Naik, Serangan di Selat Hormuz Kembali Picu Kekhawatiran

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:44 WIB

Jejaring Bisnis Megaspeed dan Jejak Alice Huang: FBI Hingga Polri Turun Tangan

Jejaring Bisnis Megaspeed dan Jejak Alice Huang: FBI Hingga Polri Turun Tangan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:41 WIB

ESDM Jelaskan Status Perairan Ujung Kulon, Masuk WUP Tak Otomatis Boleh Ditambang

ESDM Jelaskan Status Perairan Ujung Kulon, Masuk WUP Tak Otomatis Boleh Ditambang

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:41 WIB

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

Klaim KPK Salah Tangkap, Fahd A Rafiq Akui 'Guyur' Rp70 Miliar Buat Muktamar NU

News | Rabu, 18 November 2026 | 08:39 WIB

BI Rate Diprediksi Tak Berubah, Rupiah Semakin Tertekan?

BI Rate Diprediksi Tak Berubah, Rupiah Semakin Tertekan?

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 08:34 WIB

×