Kontribusi Rp 710 Triliun ke PDB, Industri Hasil Tembakau Minta Kebijakan Lebih Adil

Suara.com - Industri Hasil Tembakau (IHT) kembali menyuarakan keberatan atas berbagai wacana regulasi pengendalian yang dinilai semakin menekan keberlangsungan usaha.

Di tengah kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional, pelaku industri menilai kebijakan yang muncul justru kian tumpang tindih dan berpotensi melemahkan ekosistem pertembakauan dari hulu hingga hilir.

Penolakan terhadap sejumlah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatam.

Sejumlah wacana yang dipersoalkan antara lain penerapan kemasan polos, pembatasan kadar nikotin dan tar, hingga larangan penggunaan bahan tambahan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM–SPSI, Hendry Wardana, menegaskan bahwa ratusan ribu tenaga kerja terancam apabila regulasi tersebut diberlakukan tanpa mempertimbangkan dampak luasnya.

"RTMM adalah federasi serikat pekerja dengan jumlah anggota sekitar 220 ribu orang, dan 150 ribu di antaranya bekerja di sektor industri hasil tembakau," ujarnya seperti dikutip, Selasa (24/2/2026).

Hendry juga menyoroti, kebijakan pengendalian tembakau selama ini lebih banyak dikaitkan dengan isu kesehatan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan.

"Industri hasil tembakau bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga menyangkut amanat konstitusi tentang jaminan pekerjaan. Kebijakan yang dibuat tidak boleh melihat dari satu sektor saja, tetapi harus memperhitungkan dampak secara luas," jelasnya.

Data yang disampaikan pelaku industri menunjukkan besarnya kontribusi IHT terhadap perekonomian nasional.

Pada 2024, sektor ini berkontribusi hingga Rp 710,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), devisa ekspor sebesar USD 1,8 miliar, serta penerimaan cukai mencapai Rp 217 triliun. Angka tersebut belum termasuk penyerapan lebih dari 6 juta tenaga kerja.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana pembatasan kadar nikotin dan tar yang dinilai dapat mengganggu serapan tembakau lokal.

"Jika tar dan nikotin dibatasi, harga tembakau akan menjadi tinggi dan pembeli akan berpikir ulang," katanya.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Kandungan nikotin pada tembakau lokal cenderung lebih tinggi dibandingkan tembakau luar negeri. Di Temanggung, kadar nikotin tembakau bisa mencapai 8,2 persen, sementara di luar negeri hanya berkisar 1–1,5 persen.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengusulkan batas maksimal nikotin 1 miligram per batang dan kadar tar 10 miligram per batang.

Padahal mayoritas rokok kretek di pasaran memiliki kandungan nikotin 2,4–2,5 miligram per batang dan tar 40–43 miligram per batang. Rokok kretek sendiri mencakup sekitar 97 persen industri rokok nasional dan menopang penggunaan tembakau lokal.

Senada dengan itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Edi Sutopo, menilai sejumlah wacana regulasi belum dibarengi mitigasi yang jelas bagi jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.

"Kalau semuanya diberlakukan mereka yang menggantungkan hidupnya di industri ini akan dikemanakan," imbuhnya.

Rantai pasok IHT melibatkan sekitar 2,5 juta petani tembakau di berbagai daerah. Karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berimbang, dengan tetap memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial secara menyeluruh