Studio Toge Productions Pertimbangkan Pergi dari Indonesia Usai Ngaku 'Dipalak' Pajak

Suara.com - Salah satu pionir industri game nasional, Toge Productions, studio di balik kesuksesan global Coffee Talk dan A Space for the Unbound, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memindahkan operasional perusahaannya keluar dari Indonesia.

Langkah ekstrem ini dipicu oleh persoalan perpajakan yang dinilai sangat memberatkan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Melalui unggahan di media sosial X (sebelumnya Twitter), CEO Toge Productions, Kris Antoni, mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap perlakuan otoritas pajak yang menimpa studionya.

Kris Antoni menjelaskan bahwa perusahaannya dijatuhi tuntutan kurang bayar pajak oleh oknum petugas. Inti permasalahannya terletak pada penafsiran biaya pengembangan game.

Otoritas pajak mengklaim bahwa gaji karyawan selama masa pengembangan game seharusnya diamortisasi (dialokasikan sebagai biaya jangka panjang), bukan dibebankan langsung pada tahun berjalan.

Namun, Kris menegaskan bahwa Toge Productions tidak pernah mengajukan, apalagi memenuhi syarat untuk melakukan kapitalisasi biaya pengembangan. Baginya, tuntutan tersebut tidak berdasar dan dipaksakan secara sepihak.

"Katakan saja tidak. Jangan setuju dengan hal itu," tulis Kris sebagai pesan tegas bagi studio game lain yang mungkin menghadapi intimidasi serupa.

Lebih dari sekadar beban finansial, sengketa ini telah menguras waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk memproduksi karya baru.

Kris mengungkapkan kesedihannya mengingat ia telah menghabiskan waktu selama 17 tahun untuk memajukan industri game Indonesia di kancah internasional.

Pengalaman pahit ini membuatnya secara serius mempertimbangkan untuk merelokasi studionya ke luar negeri. Bagi komunitas pengembang lokal, kabar ini merupakan pukulan telak.

Toge Productions selama ini menjadi mercusuar dan bukti nyata bahwa karya anak bangsa mampu menembus pasar global.

Jika mereka benar-benar hengkang, dikhawatirkan akan muncul efek domino yang memengaruhi moral para pengembang muda di tanah air.

Menanggapi hal ini, DJP menyebut,"Kami ingin menyampaikan bahwa DJP terikat oleh undang-undang untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan, sehingga tidak dapat membahas atau mengomentari kondisi Wajib Pajak tertentu. Secara umum, ketentuan perpajakan mengatur bahwa perlakuan atas suatu biaya ditentukan antara lain berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya, untuk memastikan penghitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum. Kami juga menegaskan bahwa setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan objektif, serta memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku."