APBN Sudah Tekor Rp 54,6 T di Awal Tahun, Pengusaha Muda Tekankan Reformasi Pajak

Suara.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) melalui Banom BPP HIPMI Tax Center mendorong pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara berkelanjutan, bukan sekadar mengejar target penerimaan jangka pendek.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah laporan Kementerian Keuangan yang mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2026 mencapai Rp54,6 triliun, terdalam dalam lima tahun terakhir.

Ketua Banom BPP HIPMI Tax Center M. Arif Rohman menilai capaian penerimaan perpajakan Januari 2026 sebesar Rp138,9 triliun atau tumbuh 20,5 persen (yoy) menjadi sinyal positif bahwa fondasi fiskal nasional semakin kuat di awal tahun.

"Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7 persen (yoy) sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi sekaligus peningkatan efisiensi administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak," ujar Arif seperti dikutip Jumat (27/2/2026).

Namun demikian, menurutnya optimalisasi penerimaan negara tidak bisa hanya bertumpu pada intensifikasi atau pengetatan semata. HIPMI menekankan pentingnya reformasi struktural melalui perluasan basis pajak yang sehat, kepastian regulasi, serta digitalisasi layanan perpajakan yang memudahkan wajib pajak.

Arif menegaskan bahwa strategi peningkatan penerimaan 2026 dan seterusnya perlu mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Reformasi perpajakan, kata dia, harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan tax ratio.

"Jadi target APBN tidak hanya tercapai secara nominal, tetapi juga mencerminkan struktur penerimaan yang lebih berkualitas dan berdaya tahan dalam jangka panjang," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengakui bahwa upaya mencapai target penerimaan negara tahun ini menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian global dan tren pertumbuhan pajak yang relatif stagnan dalam beberapa periode terakhir.

“Di sinilah pentingnya kebijakan fiskal yang representatif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak, mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target, tanpa mengerdilkan aktivitas usaha masyarakat,” ujarnya dalam acara Seminar Nasional dan Dialog Kebijakan kerja sama Banom BPP HIPMI Tax Center dan GP Ansor di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

HIPMI memandang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya pelaku UMKM dan pengusaha muda, menjadi kunci untuk memperkuat struktur penerimaan negara. Dengan reformasi yang berkelanjutan dan berbasis kepastian hukum, penerimaan pajak diharapkan tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga lebih stabil dan resilien menghadapi dinamika ekonomi global.