Krisis Batu Bara Ancam PLTU, Pasokan Listrik Aman?

Suara.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, angkat bicara mengenai krisis batu bara di sejumlah pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) yang mengancam ketahanan listrik nasional. 

Hal tersebut terjadi di tengah rencana pemerintah memangkas produksi batubara, dan belum diterbitkannya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.

Yuliot mengatakan telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendata pembangkit-pembangkit yang mengalami kekurangan batu bara. 

"Ini agar PLN itu menyampaikan, itu pembangkit-pembangkit mana yang urgent dan juga untuk kebutuhan tersebut," ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (27/2/2026). 

Yuliot menyampaikan bahwa kuota kewajiban pemenuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) telah ditetapkan sekitar 30 persen dari total produksi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri.

"Jadi, secara kebutuhan itu seharusnya mencukupi," kata Yuliot. 

Dia menyebut bahwa inti permasalahannya terletak pada kelancaran distribusi dari lokasi tambang ke pembangkit agar sesuai dengan kebutuhan. Dia memberi contoh bahwa setiap pembangkit memiliki standar cadangan energi primer minimal untuk 20 hari. 

"Jadi, kalau sudah berkurang dari 20 hari, bagaimana sistem order ini disampaikan, dan juga berdasarkan RKAB yang ada itu juga nanti akan dilihat. Dan dalam ini proses pengadaan itu jangan sampai itu terjadi keterlambatan," ujarnya.

Yuliot memastikan bahwa ketersediaan listrik nasional menjadi perhatian utama Kementerian ESDM.

"Pak Menteri pun itu menjadi konsen beliau, itu jangan sampai ini pembangkit di dalam negeri energi primernya itu ada terganggu," katanya. 

"Energi primer kan bukan hanya batubara tetapi juga yang terkait dengan ketersediaan LNG bagi pembangkit dan juga yang disalurkan melalui gas pipa itu juga menjadi prioritas kami," pungkasnya.