- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengaudit wajib pajak penerima restitusi pajak tahun lalu.
- Restitusi pajak tahun 2025 mencapai Rp 361,2 triliun, dinilai terlalu besar oleh Menkeu Purbaya.
- Audit dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memperbaiki kondisi fiskal negara dari potensi kerugian.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk mengaudit para wajib pajak (WP) yang menerima restitusi jumbo dari Pemerintah tahun lalu.
Menkeu Purbaya beralasan kalau restitusi pajak tahun lalu dianggap terlalu besar. Adapun pengembalian atau restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp 361,2 triliun.
"Kita akan audit, yang kelihatannya besar-besar yang mencurigakan tahun lalu. Karena tahun lalu kita keluarin berapa tuh, Rp 360 triliun," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, dikutip Senin (2/3/2026).
Purbaya menilai kalau restitusi atau pengembalian pajak yang dilakukan Pemerintah terlalu besar. Ia juga menduga ada celah yang bisa dimainkan dalam kebijakan itu.
Lebih lanjut Purbaya menyebut kalau audit para WP penerima restitusi pajak dilakukan agar uang negara tidak hilang sekaligus memperbaiki kondisi fiskal.
"Saya akan lihat ada enggak yang main-main di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ke depan kalau restitusi jangan main-main. Supaya uang saya enggak hilang gitu, dan perbaiki kondisi fiskal juga," jelasnya.
Sekadar informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai restitusi pajak sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 361,2 triliun. Angka ini melonjak 35,94 persen secara tahunan (year on year atau yoy) dibandingkan pada 2024 dengan angka Rp 265,7 triliun.
Berdasarkan data Kemenkeu, lonjakan restitusi tersebut berasal dari selisih antara realisasi sementara penerimaan pajak bruto dan penerimaan pajak neto.
Sepanjang 2025, penerimaan pajak bruto tercatat mencapai Rp 2.278,8 triliun, sementara penerimaan pajak neto berada di level Rp 1.917,6 triliun.
Baca Juga: Janji Manis Purbaya Menguap, THR ASN Masih 'Ghaib' Jelang Pekan Kedua Ramadan
