Ketidakstabilan harga (volatilitas) yang ekstrem, keterbatasan pasokan, dan hukum positif yang melarang penggunaan mata uang selain Rupiah di NKRI menjadi alasan utama ketidaklayakannya.
Penggunaan kripto sebagai alat bayar dianggap sebagai tindakan yang tidak sah secara hukum (gairu masyr‘).
Fatwa ini ditutup dengan imbauan kepada seluruh umat Islam untuk tidak terjebak dalam euforia spekulatif. Muhammadiyah mewajibkan setiap individu untuk memiliki literasi yang memadai (Do Your Own Research) guna menghindari kebodohan yang berujung pada kerugian harta.
Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi negara (OJK/Bappebti) menjadi wujud prinsip sadd al-arah (menutup jalan kerusakan) untuk melindungi diri dari kejahatan siber.
Muhammadiyah menegaskan bahwa fatwa ini bukanlah ajakan untuk berinvestasi, melainkan pedoman dinamis agar inovasi teknologi blockchain digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk kemudaratan.
DISCLAIMER: Fatwa ini merupakan pedoman hukum Islam dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Penggunaan aset kripto tetap tunduk pada regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia dan memiliki risiko volatilitas pasar yang sangat tinggi. Selalu lakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan finansial.
Kontributor : Rizqi Amalia
