- Menteri PKP siapkan RUU Perumahan untuk atasi masalah lahan dan pembiayaan rakyat.
- Regulasi baru ini ditargetkan tuntas cepat demi kepastian ekosistem properti nasional.
- Mempermudah akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Suara.com - Pemerintah bergerak cepat membenahi karut-marut sektor properti nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, resmi mengumumkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan sebagai payung hukum baru yang lebih komprehensif.
Langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem perumahan sekaligus memangkas hambatan struktural yang selama ini menghantui, mulai dari kelangkaan lahan hingga sulitnya akses pembiayaan bagi masyarakat.
"Kita umumkan kita sudah siap membuat RUU Perumahan," tegas menteri yang akrab disapa Ara ini dalam acara silaturahmi ekosistem perumahan nasional di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Ara menjelaskan bahwa RUU ini dirancang untuk menjadi "obat sapu jagat" bagi persoalan mendasar sektor perumahan. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan pengelolaan lahan dan menciptakan skema pembiayaan yang lebih ramah kantong, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Semua masalah-masalah kita akan selesaikan dalam RUU Perumahan itu. Kita atur semua soal lahan, soal pembiayaan, soal segala macam hal," tambahnya.
Tak ingin sekadar wacana, Ara menegaskan kementeriannya akan bekerja dalam mode fast track. Ia optimis proses legislasi ini akan mendapat "karpet merah" di parlemen.
Dukungan politik dari DPR, khususnya Komisi V, disebut sangat solid. Hal ini menjadi modal kuat agar RUU ini bisa segera disahkan demi memberikan kepastian hukum bagi pengembang maupun calon pembeli rumah.
"Saya optimis undang-undang ini bisa berjalan dengan adil bagi kepentingan rakyat Indonesia," pungkasnya.
Baca Juga: Karhutla: 10 Hektare Lahan Gambut Terbakar di Anjongan, Api Sempat Mendekati Bangunan Warga
