Untung Mana Bea Cukai Bubar atau Reformasi Total?

Suara.com - Wacana pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan pengalihan fungsinya ke lembaga inspeksi internasional seperti Société Générale de Surveillance (SGS) kembali memanas.

Namun, sejumlah pakar menilai opsi pembubaran justru bisa menjadi bumerang bagi kedaulatan ekonomi nasional.

Guru Besar FEB UI, Prof. Telisa Aulia Falianty, menegaskan peran Bea Cukai sangat krusial dalam mengendalikan arus barang dan menekan eksternalitas negatif melalui cukai. Menurutnya, jika dibubarkan, tata kelola ekspor-impor justru berpotensi semakin semrawut.

"Kalau dibubarkan siapa yang mengurus custom and tax-nya? Nanti lebih parah lagi. Jadi reformasinya itu tidak boleh setengah-setengah," ujar Telisa dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Telisa menyoroti dua poin utama yang harus segera diperbaiki pemerintah yakni pola rekrutmen untuk memastikan lembaga diisi oleh orang-orang berintegritas tinggi dan melakukan digitalisasi sistem untuk mengurangi celah human error dan interaksi fisik yang sering menjadi pintu masuk pelanggaran atau "main mata" oknum.

Senada dengan Telisa, Ekonom UKI Milko Hutabarat menilai reformasi harus dilakukan secara tegas dan terukur. Ia bahkan menyoroti latar belakang kepemimpinan saat ini yang dianggap menjadi celah pengawasan.

"Dirjen Bea Cukai yang sekarang sebelumnya dari TNI, jadi masih belum memahami seluk beluk sistem. Mungkin ini jadi celah bagi oknum aparat untuk menghindar dari pengawasan," kata Milko. Ia menyarankan penghapusan titik korupsi melalui integrasi data lintas instansi dan penguatan Authorized Economic Operator (AEO).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat melontarkan gagasan pembubaran DJBC untuk dialihkan ke SGS. Namun, Purbaya menegaskan opsi itu adalah pilihan terakhir jika kualitas pelayanan tidak segera membaik. Jika tak ada perubahan, bukan tidak mungkin sistem kepabeanan dikembalikan ke pola lama era Orde Baru.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, ikut angkat bicara pasca adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret oknum dari level direktur hingga staf. Yudi menekankan pentingnya menempatkan pegawai yang "bersih" di pos strategis.

"Tanpa pegawai yang bersih maka kejadian korupsi akan berulang lagi, hanya akan menimbulkan pemain baru saja," tegas Yudi. Menurutnya, pembenahan ini mendesak dilakukan demi mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai program pemerintah.