Beda Nasib Indonesia dan Malaysia di Selat Hormuz, Kenapa Pemerintah Tak Mampu Lobi Iran?

Suara.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan sebuah terobosan diplomatik besar di tengah eskalasi ketegangan di Timur Tengah.

Mulai Kamis (26/3/2026), kapal-kapal berbendera Malaysia kini telah diberikan izin resmi oleh otoritas Iran untuk melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur nadi energi paling vital dan rawan di dunia saat ini.

Keberhasilan ini dicapai setelah Anwar melakukan serangkaian pembicaraan intensif dengan para pemimpin negara regional, termasuk Iran, Mesir, dan Turki.

Dalam pidato resmi yang disiarkan melalui televisi nasional, Anwar menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Iran atas kelonggaran akses yang diberikan kepada armada laut Malaysia.

Langkah ini tidak hanya membuka jalur logistik, tetapi juga menjadi angin segar bagi keselamatan kru kapal Malaysia yang sempat tertahan. Anwar menegaskan bahwa pemerintahannya kini sedang fokus pada proses teknis di lapangan.

"Kami sekarang sedang dalam proses membebaskan kapal tanker minyak Malaysia dan para pekerja yang terlibat agar mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang," kata Anwar, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia pada Jumat (27/3/2026).

Selain urusan logistik nasional, Anwar mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan Teheran merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mendorong stabilitas di kawasan tersebut.

Namun, ia mengakui bahwa mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut merupakan tantangan yang sangat kompleks bagi dunia internasional.

“Namun, ini tidak mudah, karena Iran merasa telah berulang kali ditipu dan merasa sulit untuk menerima langkah-langkah menuju perdamaian tanpa jaminan keamanan yang jelas dan mengikat bagi negara mereka,” kata Anwar.

Strategi Energi Malaysia: Subsidi dan Pembatasan

Meski telah mendapatkan akses di Selat Hormuz, Malaysia tetap waspada terhadap ketidakpastian pasokan energi global.

Anwar menegaskan bahwa kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan tetap dipertahankan guna menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian, langkah efisiensi mulai diterapkan secara bertahap.

Pemerintah Malaysia kini mulai melakukan pengurangan alokasi bulanan untuk bahan bakar bersubsidi sebagai langkah mitigasi risiko.

Strategi ini diambil untuk memastikan stok nasional tetap aman jika blokade atau gangguan pasokan kembali memburuk di masa depan.

“Bagi kami sekarang, we terpaksa mengelola situasi karena dampak blokade di Selat Hormuz, perang, dan terhentinya pasokan minyak dan gas semuanya berdampak pada kami,” kata Anwar.

Indonesia Masih Terjepit: Stok BBM dan Kapal yang Tertahan

Berbeda dengan keberhasilan diplomasi Malaysia, Indonesia saat ini terpantau masih berada dalam posisi yang sulit.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada lampu hijau dari Teheran terkait izin akses bagi kapal-kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz.

Pada 5 Maret lalu,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah tengah melakukan pendekatan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di Selat Hormuz.

“Ada dua kargo yang terjebak di Selat Hormuz punya Pertamina. Sekarang kapal itu lagi sandar untuk cari tempat yang lebih aman, sambil kami melakukan negosiasi,” ujar Bahlil ketika ditemui selepas acara buka bersama di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/3), dikutip via Antara.

Namun, hingga kini belum ada kabar positif sejak keterangan tersebut disampaikan. Sementara, pantauan Redaksi Suara.com pada Jumat (27/3/2026) pagi terpantau harga minyak mentah di kisaran US$ 94 per barel. Sedangkan minyak mentah Brent USD$ 106 per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa situasi ini menuntut gerak cepat dari pemerintah.

Bahlil menyebut dirinya telah mendapatkan mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pasokan minyak mentah dari berbagai negara alternatif guna menjaga ketahanan energi nasional.

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini kapasitas penyimpanan BBM Indonesia berada pada rentang minimal 21 hingga 28 hari.

Namun, ia memberikan catatan penting bahwa angka tersebut bersifat sangat dinamis dan sangat bergantung pada kelancaran arus masuk pasokan baru. Jika pengiriman terhambat selama tiga hari saja, cadangan energi nasional akan langsung terkoreksi secara signifikan.

Kondisi yang lebih kritis terlihat pada sektor LPG, di mana Indonesia masih sangat bergantung pada impor hingga 70 persen dari total kebutuhan nasional.

Ketergantungan yang tinggi ini membuat harga gas domestik sangat rentan terhadap fluktuasi geopolitik di Teluk Arab.

Hingga kini, dua kapal tanker raksasa milik PT Pertamina (Persero), yaitu PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan masih belum bisa keluar dari Teluk Arab.

Kedua kapal pengangkut minyak mentah dalam jumlah masif tersebut tertahan akibat pengetatan pengawasan di Selat Hormuz.

Berdasarkan laporan terakhir, posisi kedua kapal tersebut terus dipantau secara intensif oleh otoritas terkait untuk memastikan keamanan seluruh kru dan kargo yang dibawa, sembari menunggu titik terang dari jalur diplomasi yang sedang diupayakan pemerintah Indonesia.

Keberhasilan Malaysia dalam melakukan negosiasi dengan Iran kini menjadi sorotan, sekaligus memberikan tekanan bagi Indonesia untuk segera merumuskan langkah diplomasi serupa