Purbaya Klaim Bos Danantara Sepakat PNM Dialihkan ke Kemenkeu

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kalau para petinggi BPI Danantara telah sepakat bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bakal dialihkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menkeu Purbaya mengeluhkan kalau pengambilalihan PNM menjadi Special Mission Vehicle (SMV) langsung di bawah Kemenkeu berlangsung lambat, meskipun bos Danantara sudah setuju.

"Ini masih didiskusikan. Kalau di sana, di atas katanya sudah setuju. Di bawahnya saya enggak tahu, masih belum. Sepertinya di sana juga kayak birokrasi kan BUMN, memang lambat. Iya iya, tapi enggak," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Minggu (29/3/2026).

Bendahara Negara juga bingung kenapa akuisisi PNM ke Kemenkeu masih belum dilaksanakan. Padahal status BPI Danantara dinilainya sudah menjadi entitas privat.

"Saya enggak ngerti sih, ya mixed. Ada yang bilang iya, ada yang bosnya bilang iya tapi enggak dijalanin. Kan itu namanya mixed. Itu ya birokrat begitu lah. Jadi lupa, mereka sudah private entity," beber dia.

Purbaya juga menjelaskan alasan PNM mau diambilalih Kemenkeu. Jika sudah resmi, ia bisa memantau kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Nanti suatu saat KUR akan lewat situ. Daripada saya pusing-pusing memeriksa bank lain gimana kerjanya. Kalau di bawah saya, saya bisa pecat. Kalau enggak dijalanin kita pecat langsung," tuturnya.

"Saya ngasih uang bunga subsidi Rp 40 triliun setiap tahun, hilang. Kalau saya kasih di situ bergulir, lima tahun sudah punya Rp 200 triliun, sudah bank gede dia," jelasnya.

Sebelumnya Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, memastikan belum ada rencana PT Permodanal Nasional Madani (PNM) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurutnya, Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mau mengambil PNM masih hanya omon-omon belaka.

"Pak Menteri (Menkeu Purbaya) kan baru bicara aja ke saya, baru menyampaikan itu pun sambil berjalan gitu. Jadi ya kita masih bicara aja lah," ujarnya dalam CNA Summit 2026: Smart Growth: Navigating Investment and Innovation ini a New Era, di Jakarta, yang dikutip Jumat (6/2/2026).

Namun, Rosan menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa memang PNM bisa di bawah Kementerian lain. Akan tetapi, dia akan melihat dulu penawaran yang ditodongkan oleh Danantara sebagai pemegang saja BUMN-BUMN.

"Kita sih terbuka, kita lihat mana yang terbaik, kita selalu terbuka kok gitu ya. Kan presentasinya ke kami juga belum, yang resminya juga belum, ini barunya hanya bincang-bincang saja," imbuhnya.

Selain itu, Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi ini mengingatkan bahwa perubahan kepemilikan BUMN harus melalui prosedur. Apalagi, PNM merupakan anak usaha dari BRI yang notabene perusahaan terbuka.  

"Jadi kita juga semua prosesnya harus kita jaga, kita harus proper, harus terbuka, dan kita juga harus memahamikan kepentingan dari minority interest dan lain-lainnya," ucapnya.