HIPMI Perkirakan Harga Pertamax Capai Rp 13.500, Begini Hitungannya

Suara.com - HIPMI Perkirakan Harga Pertamax Bisa Capai Rp 13.500, Begini Hitungannya

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dinilai semakin sulit dihindari di tengah lonjakan harga minyak dunia. Bahkan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memperkirakan harga Pertamax berpotensi naik hingga menyentuh Rp13.500 per liter.

Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari tekanan global, terutama akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik," kata Anggawira seperti dikutip, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, harga minyak mentah dunia jenis Brent yang saat ini bergerak di kisaran 100 hingga 115 dolar AS per barel bahkan sempat melonjak lebih tinggi akibat gangguan di Selat Hormuz, memberi tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri.

Saat ini, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp 12.300 per liter, Dexlite Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp 14.500 per liter. Jika tren harga minyak dunia tidak kunjung mereda, penyesuaian harga dinilai menjadi langkah rasional untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.

"Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10 persen. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp12.900–13.500 per liter," ujarnya.

Menurut Anggawira, kenaikan harga BBM memang akan berdampak pada peningkatan biaya operasional di berbagai sektor, terutama transportasi dan logistik. Ia menyebut komponen BBM bahkan bisa mencapai 30–40 persen dari total biaya operasional di sektor tersebut.

"Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30–40 persen dari total biaya operasional," kata Anggawira.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi dari sistem energi global yang saling terhubung.

"Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung," ujar Kristian.

Ia menambahkan, kenaikan harga BBM perlu disikapi secara rasional dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta dampaknya terhadap inflasi. Pemerintah juga diharapkan mengambil langkah penyesuaian secara bertahap dan tetap menjaga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dengan tekanan harga minyak dunia yang masih tinggi, pelaku pasar dan masyarakat kini menanti langkah pemerintah dalam menentukan kebijakan harga BBM ke depan.