CELIOS Wanti-Wanti Mandatori B50 Bisa Bikin Rugi Negara

Suara.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan catatan kritis terkait rencana pemerintah yang akan segera menerapkan mandatori biodiesel dan bioetanol. 

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mendorong agar implementasi dari kedua program tersebut tidak menggunakan subsidi maupun kompensasi. 

Hal itu disampaikannya seiring langkah pemerintah yang ingin mempercepat pencampuran biofuel, 50 persen minyak sawit untuk solar atau B50,  dan 10 persen etanol untuk bensin  atau E10, sebagai respons atas gejolak geopolitik dan krisis pasokan energi di Timur Tengah akibat konflik Iran-Amerika Serikat.

"Jadi rekomendasinya, satu adalah kita berharap tidak memasukkan komponen biodiesel dan bioetanol dalam kompensasi dan subsidi energi," ujar Bhima dalam agenda diskusi daring pada Selasa (7/4/2026).

Bhima menilai, alasan pemerintah mempercepat penggunaan biofuel demi menghemat devisa impor BBM perlu dipertanyakan.

Dia khawatir, niat menyelamatkan anggaran dari subsidi energi justru akan menjerumuskan fiskal ke beban yang lebih besar.

"Ini seperti keluar dari mulut harimau, tapi masuk ke mulut buaya. Dianggap menyelamatkan subsidi energi, tapi sebenarnya masuk ke subsidi yang jauh lebih besar," bebernya.

Berdasarkan kajian CELIOS, jika dipaksakan, angka subsidi biodiesel dalam jangka panjang bisa mencapai 89 persen dari total anggaran subsidi energi tahun 2026.

Apalagi, kata Bhima, kondisi fiskal saat ini sangat sempit dengan defisit APBN yang mendekati angka 3 persen, bahkan diprediksi melampaui batas tersebut pada skenario 2026.

"Nah pada intinya adalah ini akan membutuhkan capital expenditure atau belanja modal yang sangat besar, ada potensi kehilangan pendapatan," ujarnya

CELIOS pun mengusulkan, pemerintah  seharusnya pemerintah fokus mengoptimalkan akses transportasi publik sebagai solusi utama menekan subsidi energi dan impor BBM.

Penguatan penggunaan  transportasi umum juga tidak boleh hanya terpusat di wilayah dengan mobilitas tinggi, tetapi harus menjangkau daerah-daerah yang infrastruktur kendaraan umumnya masih terbatas.

"Maka kuncinya adalah alokasi anggaran itu harusnya men-support pemerintah daerah untuk mempercepat sarana prasarana dan penambahan armada dari transportasi publik, jadi bukan dengan proyek-proyek seperti food estate," pungkas Bhima.