- Bank Dunia sebut RI pelopor hilirisasi global berkat konsistensi larangan ekspor sejak 2014.
- Investasi nikel melonjak, namun potensi produk hilir baja dan pegas belum digarap maksimal.
- RI disarankan reinvestasi pajak ekspor ke subsidi industri hijau demi perkuat nilai tambah.
Suara.com - Upaya konsisten Pemerintah Indonesia dalam menggenjot hilirisasi pertambangan mendapatkan apresiasi tinggi dari lembaga internasional.
Bank Dunia (World Bank) menilai langkah Indonesia melarang ekspor bahan mentah bukan sekadar kebijakan proteksi, melainkan momentum krusial yang menempatkan RI sebagai pelopor industrialisasi berbasis komoditas di kancah global.
Dalam laporan terbaru bertajuk World Bank East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia menyoroti bagaimana Indonesia sukses mengubah wajah ekonominya. Dari sekadar pengeruk tanah dan air, kini Indonesia menjelma menjadi eksportir produk setengah jadi yang disegani, mulai dari besi baja hingga tembaga dan bubuk seng.
"Data menunjukkan bahwa pelarangan ekspor berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan produksi dan ekspor Indonesia di produk nikel serta derasnya penanaman modal asing di sektor pengolahan," tulis Bank Dunia dalam laporan yang dikutip Kamis (9/4/2026).
Meski telah mencatat kesuksesan di sektor nikel, Bank Dunia melihat Indonesia masih memiliki "harta karun" nilai tambah yang belum digali optimal. Produk hilir seperti pegas baja, produk canai datar tahan karat, hingga turunan nikel lanjutan dinilai masih beroperasi di bawah kapasitas potensialnya.
Lembaga yang bermarkas di Washington DC tersebut meyakini, dengan racikan kebijakan yang tepat, Indonesia mampu melampaui fase pembatasan ekspor yang bersifat distorsif menuju aktivitas pertambangan hijau yang jauh lebih bernilai tinggi.
Kapasitas smelter dalam negeri yang kini kian matang dianggap sebagai modal kuat. Namun, Bank Dunia memberikan catatan penting agar dampak ekonominya makin nendang. Salah satu sarannya adalah melakukan reinvestasi pajak ekspor melalui subsidi berbasis kinerja (performance-based subsidy) yang transparan bagi industri prioritas.
Tak hanya soal fiskal, Bank Dunia menekankan perlunya reformasi di sisi infrastruktur, pengelolaan lahan, hingga kemudahan perizinan bisnis.
"Indonesia telah konsisten menjalankan kebijakan ini sejak 2014 meski kerap ditantang WTO. Hasilnya nyata, investasi signifikan masuk dan hilirisasi kini menjadi tulang punggung baru ekonomi nasional," pungkas laporan tersebut.
TERPOPULER
