- Pengamat pertanian Khudori menyatakan kebijakan HET sulit diterapkan karena tingginya harga gabah di tingkat hulu petani saat ini.
- Pelaku usaha kesulitan beroperasi sehingga distribusi beras antarwilayah menjadi terhambat dan pasokan pasar tidak lagi optimal.
- Keterbatasan kapasitas Perum Bulog menyebabkan pemerintah belum mampu menggantikan peran distribusi beras yang selama ini dilakukan swasta.
Suara.com - Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dinilai semakin sulit diterapkan di lapangan seiring tingginya harga gabah. Kondisi ini membuat pelaku usaha, baik pedagang maupun penggilingan, kesulitan menjual beras sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai, tekanan biaya di tingkat hulu berdampak langsung pada rantai distribusi hingga ke konsumen.
“Dari kalkulasi sederhana dihasilkan bahwa amat sulit bagi pedagang dan penggilingan bisa menjual beras sesuai HET dengan harga gabah yang ada,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha tidak mampu bertahan di pasar, sehingga distribusi beras ikut terganggu.
“Ini, di satu sisi membuat sejumlah pelaku usaha terlempar dari pasar,” kata Khudori.
Selain itu, tingginya harga gabah juga mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk menyimpan stok beras antarmusim maupun melakukan distribusi antarwilayah.
![Ilustrasi beras. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/19/96068-ilustrasi-beras-ist.jpg)
“Di sisi lain, perdagangan antarwilayah macet karena insentif menguasai stok antarmusim tergerus,” ujarnya.
Akibatnya, aliran pasokan beras menjadi tidak optimal, terutama ke wilayah yang membutuhkan distribusi dari daerah surplus.
Dalam kondisi tersebut, peran pemerintah melalui Perum Bulog menjadi semakin penting untuk menjaga ketersediaan di pasar.
Namun Khudori menilai, kapasitas Bulog tetap memiliki keterbatasan dalam menggantikan peran pelaku usaha secara keseluruhan.
“Dalam kondisi seperti ini, pasokan dan penetrasi beras ke pasar akan lebih banyak mengandalkan BULOG,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut meskipun Bulog memiliki stok besar, jumlah tersebut tidak cukup untuk menggantikan peran distribusi yang selama ini dilakukan oleh sektor swasta.
“Sebesar-besarnya penguasaan beras BULOG, tak mungkin menggantikan swasta,” kata Khudori.