- Mendag Budi Santoso membuka peluang distribusi Minyakita oleh BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food hingga 100 persen.
- Kebijakan fleksibel ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan dan menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar rakyat.
- Pemerintah tetap melibatkan pelaku usaha swasta agar distribusi pasokan minyak goreng berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Suara.com - Pemerintah membuka peluang penyaluran Minyakita hingga 100 persen melalui badan usaha milik negara (BUMN) pangan seperti Bulog dan ID Food. Skema ini disebut fleksibel selama tetap menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasar.
Hal ini dikatakan Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso alias Busan, menanggapi usulan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mengatakan, ketentuan yang berlaku saat ini hanya mengatur batas minimal distribusi, bukan maksimal.
"Ya, jadi Permendag itu kan minimal 35 (persen distribusi lewat BUMN pangan), minimal. Ya mau 65 persen mau 70 persen itu ya enggak ada masalah, B to B. Nanti kita fasilitasi, supaya produsennya bisa masuk ke BUMN Pangan tadi," ujar Busan di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, penyaluran Minyakita melalui BUMN seperti Perum Bulog dan ID Food dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan, termasuk hingga 100 persen.
"Ya minimal, berarti enggak ada maksimal. Maksimalnya 100 persen," katanya.
Menurut dia, peningkatan distribusi melalui BUMN bertujuan memperkuat ketersediaan minyak goreng di pasar, terutama di pasar rakyat.
![Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso. [Suara.com/Achmad Fauzi].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/03/06/28939-mendag-budi-santoso.jpg)
Budi mengaku, telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan BUMN pangan untuk memastikan distribusi berjalan optimal.
"Tadi saya, saya telepon Pak Dirut Bulog, ya, jadi Permendag itu kan minimal 35, minimal," ucapnya.
Ia menambahkan, distribusi tidak hanya mengandalkan BUMN, tetapi juga tetap melibatkan pelaku usaha swasta agar pasokan lebih merata.
"Nah kita kan juga memberdayakan banyak kan distributor yang swasta juga jalan. Jadi semua jalan bareng, ya. Enggak ada masalah," ungkap Budi.
Menurut Budi, kolaborasi antara BUMN dan swasta menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga Minyakita di tengah dinamika pasar.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan distribusi Minyakita menjangkau pasar-pasar rakyat secara lebih merata.
"Saya juga telepon Pak Dirut supaya di pasar-pasar rakyat itu juga harus diisi, ya. Jadi sekarang Bulog aja udah tinggi tuh, di atas 35 persen," pungkasnya.