Prabowo Bidik Dedieselisasi, Cerah: Jangan Tanggung, Stop Juga Proyek Gas dan Batu Bara!

Suara.com - Rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan dedieselisasi dengan menyulap 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mendapat sorotan tajam.

Yayasan Cerah menilai langkah ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia harus segera "cerai" dari ketergantungan Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama di tengah bara konflik geopolitik Timur Tengah yang tak kunjung padam.

Namun, Cerah mengingatkan agar pemerintah tidak setengah hati. Policy Strategist Coordinator Cerah, Dwi Wulan Ramadani, menegaskan bahwa transisi energi ini akan percuma jika pemerintah masih "main mata" dengan energi fosil lainnya.

"Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU," ujar Dwi dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2026).

Dwi memaparkan alasan logis di balik desakan tersebut. Dalam pasar internasional, harga gas masih mengekor pada pergerakan harga minyak. Jika tensi dunia membuat harga minyak selangit, maka harga gas akan ikut terseret naik. Pun demikian dengan batu bara yang harganya kerap fluktuatif mengikuti dinamika komoditas global.

Kondisi ini, menurut Dwi, membuat rencana penambahan pembangkit gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW dalam RUPTL 2025-2034 menjadi kontradiktif dengan visi ketahanan energi Presiden Prabowo.

"Dengan harga energi global yang berfluktuasi seperti sekarang, pengembangan PLTS skala besar menjadi semakin relevan," imbuhnya.

Lebih lanjut, ketergantungan pada fosil dianggap sebagai bom waktu bagi fiskal negara. Lonjakan subsidi energi akibat harga pasar yang tidak stabil terus menguras kantong APBN. Dwi mendesak agar target ambisius 100 GW PLTS segera diintegrasikan ke dalam RUPTL sebagai langkah mitigasi.

Apalagi, bayang-bayang perlambatan ekonomi mulai nyata. Bank Dunia bahkan telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 4,7 persen. Angka ini mencerminkan betapa rapuhnya nilai tukar dan investasi nasional terhadap hantaman volatilitas harga energi.

"Ini saat yang tepat bagi pemerintah menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi," pungkas Dwi.