Purbaya Akui Aturan DHE SDA Molor karena Banyak Pengusaha Lobi Istana

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) tertunda hingga Juni 2026.

Menkeu Purbaya mengklaim kalau kewajiban DHE SDA untuk disimpan ke Bank Negara seharusnya berlaku 1 Januari 2026. Namun kebijakan itu tertunda hingga Juni lantaran adanya lobi dari para pengusaha ke lingkaran Istana Negara.

"Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi ke Istana. Jadi bukan Presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat," katanya dalam acara Jogja Financial Festival, dikutip dari YouTube Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), MInggu (24/5/2026).

Bendahara Negara mengklaim kalau aturan yang mewajibkan devisa ekspor disimpan ke Himpunan Bank Negara (Himbara) adalah aturan yang berani dari Pemerintah.

Sebab selama ini banyak eksportir yang menyimpan devisa SDA dalam bentuk Rupiah. Kebijakan itu dinilainya tak berdampak pada cadangan devisa yang dimiliki negara.

"Seolah-olah kebijakannya itu tidak berfungsi sama sekali," lanjutnya.

Purbaya bercerita, Presiden Prabowo lalu menganalisa bahwa devisa ekspor sebenarnya banyak masuk ke dalam negeri dalam bentuk Rupiah, tapi langsung disalurkan lagi ke bank yang lebih kecil.

Walhasil Dolar AS yang beredar dalam negeri cepat habis karena devisa hasil ekspor langsung disimpan lagi ke Singapura.

"Jadi walaupun ekspor kita selalu surplus, Dolarnya lebih banyak, tapi enggak ada dampaknya ke cadangan devisa kita. Jadi dengan cara menarik ke bank-bank negara, bank-bank Himbara, kan pengawasannya lebih gampang nanti," papar dia.

Bahkan Purbaya mengancam pecat para direksi Bank Himbara apabila ada penyelewengan. Sebab kebijakan DHE SDA ini nantinya bakal berdampak untuk memperkuat nilai tukar Rupiah.

Lebih lanjut Menkeu meminta publik untuk tidak khawatir krisis 1998 bakal terjadi karena nilai tukar anjlok. Ia menargetkan Juni 2026 akan lebih banyak Dolar AS yang masuk ke Indonesia, bahkan bisa membuat nilai tukar Rupiah menguat ke Rp 15 ribu per Dolar AS.

"Kalau saya bilang pemain valas cepat-cepat jual lah. Kita akan dorong Rupiah ke Rp 15 ribu," jelasnya.

DHE SDA wajib disimpan di bank negara

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaksanakan sosialisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke para pengusaha. Aturan ini mewajibkan DHE SDA disimpan ke Himpunan Bank Negara (Himbara).

Menko Perekonomian mengatakan kalau aturan DHE SDA ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan likuiditas domestik. Adapun pokok-pokok kebijakan terkait DHE SDA diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2026 dan PP Nomor 21 Tahun 2026.

"Kebijakan ini tentunya dilengkapi dengan berbagai instrumen yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan bahwa hasil ekspor kita memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan finansial nasional," katanya dalam Sosialisasi dan Penjelasan Kebijakan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Jumat (22/5/2026).

Pertama, eksportir SDA wajib memasukkan DHE SDA 100 persen dalam sistem keuangan Indonesia (SKI), dan tingkat kepatuhan 100 persen.

Industri minyak dan gas bumi (migas) wajib menempatkan DHE SDA 30 persen selama tiga bulan. Sedangkan industri non migas wajib menempatkan DHE SDA 100 persen selama 12 bulan dalam rekening khusus.

Khusus untuk perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan, penempatan retensinya minimal 30 persen untuk jangka waktu tiga bulan dan dapat ditempatkan di bank-bank non Himbara.