Usai 1 Persen Saham Negara Masuk, Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Jadi BUMN

Suara.com - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi menyandang status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai hari ini, Senin (25/5/2026). Perusahaan anyar tersebut bakal memegang peran strategis sebagai pengelola tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) nasional melalui sistem satu pintu.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria memastikan proses perubahan status DSI telah rampung setelah kepemilikan saham negara sebesar 1 persen resmi masuk ke perusahaan tersebut.

“Hari ini kan sudah menjadi BUMN kan, karena kan prosesnya harus ada 1% saham milik negara kan dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN ya,” ujar Dony di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Meski begitu, pemerintah masih memfinalisasi mekanisme ekspor yang akan dijalankan oleh DSI. Menurut Dony, detail skema operasional bakal diumumkan setelah seluruh tahapan penyusunan selesai.

“Yang pasti sudah menjadi BUMN, kemudian nanti detailnya akan disampaikan,” katanya.

Langkah pemerintah membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia sebelumnya sempat memunculkan perhatian publik setelah beredarnya dokumen Pengesahan Pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia dengan Nomor SK AHU-0039765.AH.01.01.Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026.

Dalam dokumen tersebut, status awal perusahaan masih tercatat sebagai perseroan swasta nasional tertutup dengan jangka waktu tidak terbatas. Pengesahan dilakukan melalui notaris Jose Dima Satria di Jakarta Selatan.

Namun pemerintah menegaskan status tersebut hanya merupakan fase awal pembentukan badan usaha sebelum resmi berubah menjadi BUMN strategis pengelola ekspor SDA.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani sebelumnya juga memastikan transformasi status DSI tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Ini segera akan menjadi BUMN dan pada dasarnya memang ini kan fase awal,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Pemerintah menargetkan Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi pusat seluruh transaksi ekspor komoditas strategis nasional. Mulai Juni 2026, perusahaan akan menerapkan sistem pelaporan tahap awal sebelum seluruh transaksi ekspor diwajibkan masuk ke platform digital terintegrasi milik Danantara dalam waktu tiga bulan.

Rosan mengatakan pemerintah juga membuka komunikasi intensif dengan kalangan dunia usaha seperti Kadin, APINDO, dan asosiasi industri guna memastikan masa transisi berjalan mulus tanpa mengganggu aktivitas ekspor nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pembentukan DSI merupakan hasil kajian lintas kementerian selama lebih dari satu tahun.

Menurut Airlangga, penataan ekspor SDA sudah sangat mendesak lantaran komoditas berbasis sumber daya alam menyumbang sekitar 60 persen total ekspor Indonesia.

“Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak,” ujar Airlangga.

Ia memaparkan, batu bara menjadi penyumbang terbesar ekspor nasional dengan kontribusi 8,65 persen, disusul crude palm oil (CPO) sebesar 8,63 persen, dan ferro alloy mencapai 5,82 persen.

Pemerintah menilai selama ini terdapat perbedaan pencatatan perdagangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor yang berdampak pada akurasi devisa hasil ekspor hingga pergerakan nilai tukar rupiah.

Melalui sistem satu pintu Danantara Sumberdaya Indonesia, pemerintah berharap pengawasan ekspor komoditas strategis menjadi lebih transparan, akurat, dan akuntabel sekaligus memperkuat stabilitas penerimaan devisa nasional.