Permendag 31/2023 Resmi Direvisi: Jualan Online Wajib Punya Izin Usaha

Suara.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, yang akrab disapa Busan, secara resmi telah menandatangani revisi aturan terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Regulasi anyar ini hadir sebagai langkah penyempurnaan untuk menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika pasar terkini.

Langkah pembaruan hukum ini sengaja diakselerasi oleh pemerintah untuk memperkokoh fondasi ekosistem perdagangan digital nasional.

Selain itu, aturan baru ini mengemban misi besar untuk mendongkrak daya saing produk-produk lokal, khususnya komoditas yang diproduksi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Menurut penjelasan Busan, transformasi regulasi ini menjadi hal yang tidak dapat dihindari demi mengimbangi lompatan teknologi serta kemunculan berbagai model bisnis digital yang kian kompleks. 

"Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Permendag ini juga mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), serta upaya perlindungan konsumen," kata Busan kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Dalam lembaran regulasi yang baru disahkan ini, Kementerian Perdagangan memetakan ruang lingkup kebijakan ke dalam lima aspek fundamental.

Kelima pilar tersebut dirancang secara komprehensif untuk menciptakan keseimbangan pasar antara penyedia platform, pedagang, dan konsumen.

Berikut adalah lima poin utama yang menjadi fokus restrukturisasi aturan:

1. Peningkatan Visibilitas Produk Lokal: Penyedia platform digital kini memiliki kewajiban hukum untuk menempatkan produk UMK dan produk dalam negeri di etalase utama atau memberikan prioritas promosi.
2. Fasilitasi Legalitas Pelaku Usaha: Setiap individu atau badan usaha yang melakukan aktivitas perdagangan secara daring diwajibkan untuk mengantongi perizinan usaha resmi.
3. Transparansi Kemitraan Platform: Pemerintah mengetatkan aturan mengenai keterbukaan struktur biaya yang dibebankan platform kepada mitra pedagang serta kejelasan skema promosi yang diterapkan.
4. Penguatan Perlindungan Konsumen: Platform digital diwajibkan menyediakan sistem penanganan keluhan dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang responsif.
5. Tata Kelola Teknologi Digital: Regulasi mulai mengadopsi dan mengatur batas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam aktivitas pemasaran dan promosi produk di ruang digital.

Salah satu poin paling krusial dalam revisi Permendag ini adalah perluasan definisi dan cakupan klasifikasi model bisnis yang masuk dalam kategori Penyelenggara PMSE (PPMSE).

Mengikuti perkembangan lanskap digital yang kian terintegrasi, pemerintah kini memasukkan sektor ride-hailing (aplikasi transportasi daring) dan Online Travel Agent (OTA) ke dalam jangkauan hukum ekosistem PMSE.

Kendati demikian, Busan memberikan catatan khusus mengenai batasan operasional untuk sektor ride-hailing agar tidak tumpang tindih dengan regulasi sektoral lainnya.

"Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya," tutur Busan.

Sementara itu, dimasukkannya model bisnis OTA didasari atas fakta bahwa sektor ini telah menjelma menjadi motor penggerak ekonomi digital yang sangat masif di kota-kota besar.

Cakupan hukum untuk OTA ini akan mengikat seluruh aktivitas transaksi yang berkaitan dengan pemesanan dan penjualan layanan wisata, mulai dari tiket moda transportasi, akomodasi perhotelan, tiket masuk atraksi hiburan, hingga paket perjalanan terpadu.

"Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya," tutur Busan.

Terkait kewajiban kepemilikan izin usaha bagi para pedagang online, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan instrumen untuk membatasi ruang gerak pelaku usaha.

Menurutnya, hal ini menciptakan iklim usaha yang lebih tertib, akuntabel, dan sehat, sekaligus memitigasi peredaran barang-barang ilegal di pasar digital.

Dari sisi pelaku usaha, kepemilikan legalitas formal sebenarnya memberikan keuntungan strategis yang sangat besar dalam jangka panjang.

"Perizinan berusaha juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses berbagai program pemerintah mulai dari pelatihan, pembiayaan, hingga fasilitasi promosi," kata Busan.