- Menko Perekonomian mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan pertama tahun 2026 yang ditopang permintaan domestik kuat.
- Realisasi investasi mencapai Rp498,79 triliun dan menyerap 706.569 tenaga kerja, didorong sektor hilirisasi serta pengembangan pusat ekonomi digital.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen pada 2027 melalui disiplin fiskal dan perluasan akses pasar internasional.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kalau momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga saat ini.
Menko Perekonomian memaparkan, realisasi investasi pada triwulan I tahun 2026 mencapai Rp 498,79 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,22 persen yoy. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat hingga 706.569 orang atau naik 18,93 persen yoy.
Airlangga mengklaim investasi di sektor hilirisasi terus berkembang, sementara masuknya berbagai perusahaan hyperscaler global semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital dan data center regional.
“Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal yang prudent namun tetap bersifat countercyclical guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Reformasi subsidi juga terus dilanjutkan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat,” katanya dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).
Selama Q1 2026, Airlangga memaparkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen yoy yang ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, percepatan belanja pemerintah, peningkatan investasi, serta pemulihan sektor manufaktur.
Stabilitas makroekonomi juga tetap terjaga dengan baik yang tercermin dari inflasi terkendali pada level 3,08 persen yoy, surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut, cadangan devisa USD 144,9 miliar, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,68 persen dengan penciptaan sekitar 1,9 juta lapangan kerja dalam setahun terakhir.
Dalam menjaga stabilitas sektor eksternal, Pemerintah telah menerapkan kebijakan retensi 100 persen devisa hasil ekspor sektor nonmigas di dalam negeri selama 12 bulan.
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) juga terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi risiko volatilitas nilai tukar.
Selain itu, koordinasi erat antara Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia terus diperkuat guna menjaga kepercayaan pasar, termasuk melalui penyelesaian berbagai penyesuaian yang terkait dengan indeks MSCI dan FTSE.
Ke depan, Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi akan semakin menguat. Kerangka ekonomi tahun 2026 menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4 persen yang didorong oleh sektor-sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, digital, dan energi, serta berbagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dan upaya peningkatan produktivitas nasional.
Untuk tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen dengan tetap menjaga disiplin fiskal. Dalam Sidang Paripurna DPR pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen transformasi ekonomi.
“Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Iklim Investasi. Langkah-langkah awal yang cepat membuahkan hasil meliputi penyederhanaan persetujuan impor, standarisasi proses perizinan usaha, dan percepatan proyek investasi strategis,” beber Menko Airlangga.
Di bidang perdagangan internasional, Indonesia terus memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA), termasuk Indonesia-Uni Eropa CEPA yang mencakup pasar setara 14,7% PDB global, Indonesia-Kanada CEPA, serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Pemerintah juga terus melanjutkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi OECD, serta mempersiapkan Indonesia-United Kingdom CEPA sebagai bagian dari strategi diversifikasi perdagangan di tengah dinamika geoekonomi global.