REGIONAL:
- Guru Besar FEB UNAIR, Rahma Gafmi, memperingatkan potensi risiko fiskal APBN akibat migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite pascakenaikan harga.
- Lonjakan konsumsi Pertalite berisiko menjebol kuota distribusi BPH Migas sehingga menambah beban kompensasi yang harus dibayar pemerintah.
- Pemerintah disarankan segera merevisi aturan subsidi dan mengintegrasikan sistem data kendaraan agar distribusi BBM menjadi lebih tepat sasaran.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi sistem MyPertamina dengan basis data Korlantas Polri. Dengan integrasi tersebut, kapasitas mesin kendaraan dapat dikenali secara otomatis ketika nomor polisi atau QR code dipindai di SPBU sehingga kelayakan pembelian Pertalite dapat diverifikasi secara langsung.
Di sisi lain, Rahma mengingatkan bahwa penerapan pembatasan pembelian BBM juga memiliki tantangan teknis di lapangan. Potensi antrean panjang hingga gesekan antara konsumen dan petugas SPBU perlu diantisipasi sejak awal.
Karena itu, ia menyarankan SPBU menyiapkan jalur antrean terpisah antara kendaraan yang berhak memperoleh BBM subsidi atau kompensasi dengan pengguna BBM nonsubsidi guna memperlancar pelayanan.
(Antara)
TERPOPULER
