88 Persen UMKM Masih Andalkan Dana Pribadi, Perbanas Dorong Penggunaan Kredit

Suara.com - Ketergantungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap dana pribadi masih sangat tinggi. Hal ini berdasarkan riset dari Perbanas.

Dalam hal ini, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Aviliani, mayoritas pelaku UMKM Indonesia lebih memilih menggunakan modal sendiri dibandingkan memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam upaya mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan skala usaha, serta memperluas akses terhadap pembiayaan UMKM.

"Sekitar 88 persen pelaku UMKM masih mengandalkan dana pribadi sebagai sumber modal utama usaha. Sementara itu, pembiayaan dari lembaga keuangan mikro tercatat sekitar 32 persen," katanya di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dari porsi dana eksternal yang relatif kecil, kontribusi perbankan hanya mencapai sekitar 49 persen.

Temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap kredit UMKM, baik dari bank maupun lembaga non-bank, masih belum menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pelaku usaha.

Menurutnya, jika UMKM ingin berkembang dan naik kelas, kebutuhan ekspansi usaha tidak dapat hanya mengandalkan modal internal.

"Karena itu, keberadaan UMKM Center diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kapasitas usaha, serta mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan yang lebih beragam," katanya.

Selain persoalan pembiayaan, Aviliani juga menyoroti aspek pengelolaan sumber daya manusia di sektor UMKM.

Berdasarkan survei, sekitar 95 persen pelaku usaha masih memanfaatkan tenaga kerja dari lingkungan keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme dalam pengelolaan usaha masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Ia menjelaskan, banyak anggota keluarga yang terlibat dalam operasional usaha belum memperoleh kompensasi yang memadai, bahkan sebagian tidak mendapatkan upah sama sekali.

Data survei menunjukkan pekerja yang menerima bayaran mencapai 48 persen, sementara yang tidak dibayar mencapai 62 persen.

Situasi ini mengindikasikan masih adanya tenaga kerja yang kontribusinya belum diperhitungkan secara profesional dalam struktur usaha.

“Ke depan, usaha UMKM perlu dikelola secara lebih profesional meskipun skalanya masih kecil. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memiliki tata kelola yang lebih baik dan siap berkembang,” ujar Aviliani.

Dari sisi struktur usaha, mayoritas UMKM masih berbentuk usaha perorangan. Menurut Aviliani, perusahaan yang berhasil naik kelas umumnya mulai melibatkan pihak lain sebagai pemegang saham atau mitra usaha untuk memperkuat modal dan tata kelola perusahaan.

Namun, transformasi tersebut masih belum banyak terjadi di kalangan UMKM saat ini.

Paparan survei juga menunjukkan bahwa rendahnya penyaluran kredit kepada UMKM bukan semata-mata disebabkan oleh kendala pasokan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pada kelompok usaha informal, sekitar 87 persen pelaku usaha tidak mengajukan kredit, sedangkan yang mengajukan hanya sekitar 18 persen.

Dari kelompok yang tidak mengajukan pembiayaan, sebanyak 51 persen menyatakan tidak membutuhkan kredit karena merasa modal yang dimiliki sudah cukup untuk menjalankan usaha.

Menariknya, faktor suku bunga tinggi bukan menjadi alasan utama pelaku UMKM enggan mengakses kredit. Begitu pula persoalan agunan yang hanya disebut sekitar 10 persen responden sebagai kendala.

Pada kelompok UMKM formal yang telah memiliki badan usaha, pola yang sama juga terlihat. Sekitar 84 persen tidak mengajukan kredit, sementara yang mengajukan hanya sekitar 11 persen.

Aviliani menegaskan bahwa tantangan terbesar pengembangan pembiayaan UMKM saat ini berada di sisi permintaan (demand side), bukan pada sisi penawaran (supply side).

"Karena mereka kalau kita lihat mayoritas adalah demand side, bukan suku bunga gitu ya," tegasnya.