REGIONAL:
- Penerapan Business Judgment Rule bertujuan melindungi jajaran direksi BPI Danantara dari kriminalisasi saat mengambil keputusan bisnis strategis.
- Perlindungan hukum bagi direksi ini didasarkan pada regulasi UU BUMN, UU Perseroan Terbatas, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Implementasi aturan tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan aset negara secara profesional dan transparan.
Sinkronisasi regulasi sangat dibutuhkan agar instrumen hukum tidak disalahgunakan untuk mengadili keputusan bisnis yang murni diambil demi kepentingan perusahaan. Ia menegaskan bahwa kerugian yang dialami perusahaan tidak serta-merta dapat disamakan dengan tindak pidana korupsi.
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, menyatakan bahwa langkah restrukturisasi badan usaha milik negara melalui Danantara merupakan sebuah keputusan besar dari Presiden Prabowo Subianto demi mengoptimalkan kepentingan rakyat.
Momentum ini dipandang sebagai waktu yang tepat untuk menempatkan para profesional terbaik di jajaran manajemen .
"Mari kita mengkritisi rencana besar BPI Danantara ini, tetapi pada saat bersamaan tetap bertanggung jawab mencari tahu keuntungannya. Maka, kami coba memberikan pesan keras kepada pengelola agar memilih orang yang tepat demi mengelola aset negara," kata Akbar Faizal.
TERPOPULER
