RI Sebenarnya Punya Senjata untuk Mitigasi Pemadaman Listrik

Suara.com - Risiko pemadaman listrik berskala besar atau blackout menjadi tantangan yang perlu diantisipasi di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional. Salah satunya, pengembangan energi panas bumi dinilai menjadi solusi strategis karena mampu menghasilkan pasokan listrik yang stabil selama 24 jam.

Pengamat Energi Feiral Rizky Batubara mengatakan gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat menekan kinerja sektor industri.

Pasokan listrik yang tidak stabil berpotensi menghambat proses produksi, meningkatkan biaya operasional, hingga mengganggu rantai pasok.

Karena itu, menurut Feiral, mitigasi risiko blackout perlu dilakukan melalui penguatan sistem kelistrikan secara menyeluruh, termasuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan pembangkit yang mampu memasok listrik secara andal.

"Panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan," ujar Feiral seperti dikutip, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan, karakteristik panas bumi yang mampu beroperasi tanpa bergantung pada kondisi cuaca membuat sumber energi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

"Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia," katanya.

Feiral menambahkan, pengembangan panas bumi tidak dapat berdiri sendiri. Upaya memperkuat ketahanan listrik juga harus dibarengi dengan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan sistem penyimpanan energi seperti Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, hingga diversifikasi sumber energi.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) atau sekitar 40 persen dari total cadangan dunia, menjadikannya salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia.

Namun, pemanfaatannya masih relatif rendah. Dari total potensi tersebut, baru sekitar 2,7 GW atau sekitar 12 persen yang telah dimanfaatkan.

Masih besarnya potensi yang belum tergarap dinilai membuka peluang untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target penambahan kapasitas panas bumi sekitar 2,5 GW dalam 10 tahun mendatang. Target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang mencapai 5,2 GW juga dinilai sejalan dengan upaya mempercepat transisi energi.

Meski demikian, Feiral mengakui pengembangan panas bumi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan investasi awal yang besar, tarif keekonomian, proses perizinan, hingga kesiapan infrastruktur jaringan listrik.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat dukungan kebijakan, seperti skema pembagian risiko eksplorasi, penyediaan pembiayaan jangka panjang, penyederhanaan perizinan, serta sinkronisasi antara pembangunan pembangkit dengan pengembangan jaringan kelistrikan nasional.

"Kalau bicara mitigasi blackout, panas bumi sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu opsi dalam portofolio ketahanan listrik nasional. Kuncinya bukan memilih satu teknologi saja, tetapi membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh, tersebar, fleksibel, dan memiliki cadangan yang memadai," pungkas Feiral.