Airlangga Ungkap Biang Kerok Neraca Dagang Sempat Defisit, Impor BBM Jadi Pemicu

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan lonjakan impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi penyebab utama neraca perdagangan Indonesia sempat mengalami defisit dalam satu bulan terakhir. Namun, pemerintah memastikan kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Airlangga mengatakan secara kumulatif atau year to date (YtD), neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus. Menurutnya, defisit yang terjadi dalam satu bulan terakhir dipicu melonjaknya nilai impor BBM akibat kenaikan harga di pasar global.

"Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kemarin masih baik di 5,61 persen. Kemudian kalau kita lihat neraca perdagangan year to date juga masih positif. Kemarin satu bulan memang negatif karena memang dari segi impor BBM itu memang harganya spike, harganya naik," kata Airlangga usai menghadiri Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Breakfast di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Ia menjelaskan tekanan terhadap neraca perdagangan juga dipengaruhi oleh kinerja ekspor komoditas unggulan yang belum mengalami peningkatan berarti. Nilai ekspor kelapa sawit, batu bara, hingga ferro alloy tercatat relatif stagnan sehingga belum mampu mengimbangi lonjakan nilai impor energi.

"Sedangkan ekspor daripada kelapa sawit kemudian batu bara dan juga ferro alloy sebetulnya angkanya relatif sama kemarin, sehingga tentu ini kita akan jaga juga beberapa bulan ke depan," ujarnya.

Meski demikian, Airlangga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Ia menyebut inflasi tetap terkendali di kisaran target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Inflasi masih dalam range 2,5 plus minus 1 persen, dan ini terus kita jaga," katanya.

Untuk menjaga daya saing industri, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif fiskal. Salah satunya melalui pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik bagi industri kimia yang saat ini tengah difinalisasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Termasuk insentif untuk industri chemicals, di mana impor bahan baku plastik akan dinolkan, dan ini PMK-nya sedang dibuat," ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas bea masuk nol persen terhadap impor LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia. Kebijakan tersebut akan berlaku selama enam bulan sebagai upaya menjaga pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

"Demikian pula untuk petrokimia yang kesulitan bahan baku untuk impor LPG juga kita berikan bea masuk nol untuk periode enam bulan ke depan," ungkapnya.

Airlangga menambahkan berbagai indikator ekonomi lainnya juga masih menunjukkan tren positif. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan sektor perumahan, hingga pertumbuhan kredit perbankan masih terus meningkat.

Ia juga menegaskan berbagai lembaga internasional, seperti World Bank, IMF, dan OECD, masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen pada tahun ini.

"Jadi relatif semua menilai perekonomian kita relatif aman dan solid," tuturnya.