REGIONAL:
- Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rendahnya realisasi anggaran 2025 disebabkan pemblokiran Kemenkeu sebesar Rp12,3 triliun.
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyayangkan keluhan Menkes disampaikan ke DPR RI alih-alih langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Pemblokiran anggaran Kemenkes tersebut berdampak pada sektor kesehatan primer, kesehatan lanjutan, serta berbagai program prioritas nasional.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pemblokiran anggaran Rp 12,3 triliun tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Menkeu Purbaya menyayangkan bahwa keluhan Menkes Budi Gunadi Sadikin malah disampaikan ke DPR, bukan langsung ke Pemerintah, dalam hal ini Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia juga mengaku tidak tahu soal adanya pemblokiran anggaran Kemenkes Rp 12,3 triliun untuk tahun 2025 yang dilakukan Kemenkeu.
"Kemenkes kami belum tahu, Pak Dirjen belum tahu. Tapi lain kali kalau Kemenkes ngadu jangan DPR, kan dia Pemerintah. Minta ke Presiden lah. Nanti Presiden ketok saya, selesai," timpal Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Jumat (24/7/2026).
Diketahui Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2025 mencatatkan angka terendah dalam sejarah, yakni hanya sebesar 42,9 persen.
Budi menjelaskan, rendahnya serapan tersebut bukan disebabkan oleh ketidakmampuan eksekusi program, melainkan adanya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp12,3 triliun.
"Pencapaian Kemenkes tahun 2025 itu terendah dalam sejarah, 42,9 persen. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih tapi diblokir Rp12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai, tidak bisa kita cairkan," ujar Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Ia memaparkan, jika variabel anggaran yang diblokir tersebut dikesampingkan, maka realisasi murni Kemenkes sebenarnya mencapai angka yang cukup tinggi.
"Kalau kita hilangkan blokir ini dari angka, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90 persen, yaitu 93 persen. Itu masih lebih baik dari pencapaian tahun 2022," tambahnya.
Dalam paparannya, Menkes merinci bahwa pemblokiran anggaran terjadi di pos-pos krusial. Alokasi terbesar yang terkena blokir berada di sektor kesehatan lanjutan, kesehatan primer yang mencapai triliunan rupiah, serta di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes).
Selain itu, anggaran untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), penanganan Tuberkulosis (TB), hingga program prioritas Quick Win juga turut terdampak.
Budi menyayangkan pola tata kelola keuangan di mana blokir anggaran baru dibuka di penghujung tahun, seperti pada bulan November. Hal ini dinilai menutup ruang bagi Kemenkes untuk merealisasikan program karena keterbatasan waktu.
"Saya harus jujur, ada yang memang kita tidak achieve. Tapi ke depannya, saya mau lebih terbuka ke Kementerian Keuangan. Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya. Lebih baik Juni ditarik saja kalau mau," tegasnya.
Ia juga telah menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, untuk merapikan koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar masalah serupa tidak terulang di masa depan.
Budi berharap ke depannya ada kepastian status anggaran pada kuartal kedua atau ketiga (Juni atau September).
Menurutnya, lebih baik anggaran tersebut ditarik kembali oleh negara daripada dibiarkan menggantung dalam status blokir hingga kuartal keempat.
"Saya tidak mau ada lagi yang blokirnya dibuka sesudah September. Saya tidak mau ada yang masih diblokir sampai kuartal empat, karena tidak mungkin kita bisa lakukan apa-apa. Biar teman-teman DPR juga paham dan Kemenkes bisa konsentrasi mengejar anggaran yang benar-benar ada," pungkasnya.
TERPOPULER