- Chief Economist PT SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan pemerintah menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan di tengah penurunan cadangan devisa.
- Pemerintah memiliki tiga pilihan alternatif kebijakan yaitu memangkas belanja negara, menaikkan pajak, atau menambah utang baru.
- Kebutuhan utang yang tinggi memaksa pemerintah menaikkan imbal hasil SUN sehingga memicu kenaikan biaya dana industri keuangan.
Suara.com - Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Martin Daniel Siyaranamual menilai pemerintah menghadapi tantangan besar dalam membiayai pembangunan di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan tren penurunan cadangan devisa.
Menurut Martin, dalam kondisi tersebut, pemerintah pada dasarnya hanya memiliki tiga pilihan, yakni memangkas belanja negara, menaikkan pajak, atau menambah utang.
"Kalau kita hanya mengandalkan cadangan devisa semata, jawabannya rada berat. Yang harus dilakukan ada dua kemungkinan. Yang pertama mengurangi belanja negara atau mengurangi konsumsi pemerintah, yang kedua kemungkinan berikutnya adalah menaikkan pajak," kata Martin kepada wartawan, dikutip Minggu (26/7/2026).
Namun, apabila dua opsi tersebut tidak ditempuh, pemerintah diperkirakan akan mengandalkan pembiayaan melalui penerbitan utang.
"Kalau misalnya kedua kemungkinan ini tidak bisa dilakukan atau tidak mau dilakukan oleh pemerintah, maka hanya tinggal sisa satu alternatif lagi, yaitu ngutang," ujarnya.
Martin menjelaskan kebutuhan pembiayaan pemerintah diperkirakan tetap tinggi di tengah konsumsi pemerintah yang masih besar. Sementara itu, cadangan devisa justru menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah harus menawarkan imbal hasil (yield) yang lebih menarik agar surat utang negara diminati investor.
"Kalau dia kepengin berhutang banyak, maka dia harus menawarkan imbal hasil yang lebih menarik. Imbal hasil yang lebih agresif. Implikasinya ini, imbal hasil Surat Utang Negara itu cenderung mengalami kenaikan," ucapnya.
Kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tersebut, lanjut Martin, akan berdampak luas terhadap industri jasa keuangan karena menjadi acuan dalam penentuan biaya dana (cost of fund).
"Implikasinya terhadap seluruh lembaga pembiayaan, industri jasa keuangan, cost of fund mereka pasti akan naik. Enggak mungkin enggak. Kenapa? Karena kiblatnya, referensinya itu adalah imbal hasil Surat Utang Negara," katanya.
Ia mencontohkan PT SMF juga akan menghadapi konsekuensi serupa saat menerbitkan obligasi. Sebab, tingkat kupon yang ditawarkan harus berada di atas imbal hasil SUN sebagai acuan pasar.
"SMF pada saat menerbitkan obligasi, referensinya ya Surat Utang Negara. Enggak mungkin kami di bawah mereka. Pasti kami akan naik. Kalau mereka ikut naik, ya kami pasti akan lebih naik lagi," ungkap Martin.