REGIONAL:
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memantau 490 pemerintah daerah yang kekurangan dana akibat pemotongan anggaran Transfer ke Daerah.
- Mendagri Tito Karnavian menyatakan opsi top up anggaran menjadi langkah terakhir setelah pemerintah daerah melakukan efisiensi dan peningkatan pendapatan.
- Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut pemotongan TKD dan mandat gaji PPPK memicu krisis fiskal daerah pada 2026.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal keluhan para Pemerintah Daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran berkurangnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini.
Menkeu Purbaya mengakui kalau Pemerintah sebenarnya sudah menghitung berapa banyak Pemda yang akan kesulitan untuk membayar gaji pegawai karena adanya pemangkasan anggaran TKD.
"Gini, sejak ada pemotongan TKD, Kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive, atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity," katanya dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dikutip Rabu (29/7/2026).
Maka dari itu, Purbaya ikut memantau setiap daerah di seluruh Indonesia yang kekurangan anggaran. Hasilnya, ada 490 Pemda yang disebut kekurangan dana.
Bendahara Negara pun menjanjikan bakal menerima tambahan anggaran TKD untuk membayar gaji pegawai ASN maupun PNS.
"Jadi saya monitor untuk setiap daerah di seluruh Indonesia, mana yang kira-kira kurang akan kita hitung. Mungkin berapa, sampai seluruhnya 490 daerah, yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana," lanjutnya.
![Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelesaikan pekerjaan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/01/65018-ilustrasi-kebijakan-wfh-asn-ilustrasi-wfa-ilustrasi-asn.jpg)
Kendati begitu Purbaya menyebut keputusan penambahan anggaran TKD tergantung dari petunjuk Presiden RI Prabowo Subianto.
"Tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kalau Pemerintah menyiapkan skema top up atau menaikkan anggaran untuk para Pemerintah Daerah (Pemda) yang kesulitan membayar belanja pegawai seperti gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai negeri sipil (PNS).
Mendagri Tito Karnavian menyebut usulan ini sudah ia sampaikan saat menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hanya saja skema top up anggaran menjadi opsi terakhir yang dilakukan Pemerintah.
Menurutnya, saat ini Pemda bisa melakukan efisiensi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah ada sebelum nantinya diberlakukan top up anggaran.
"Kalau enggak ada (anggaran, setelah) efisiensi dilakukan, DBH-nya juga enggak ada, ya apa boleh buat, dengan cara top up," katanya di Kantor Kemenkeu," katanya, dikutip Selasa (28/7/2026).
Untuk sekarang Tito akan melakukan rekonsiliasi antara Kemendagri dengan Kemenkeu soal anggaran yang dimiliki Pemda. Meskipun sudah ada hitungan, Tito tetap enggan menyebut berapa banyak Pemda yang dibantu top up anggaran.
"Kita enggak mau memberikan harapan kemudian langsung main top up saja. Nanti daerahnya enggak mau melakukan efisiensi," lanjutnya.
Sekadar informasi, anggaran TKD 2026 saat ini mencapai Rp 693 triliun. Namun anggaran tahun ini turun dibandingkan TKD 2025 sebanyak Rp 919,9 triliun.
TERPOPULER
