Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Kebijakan dan Investasi, Data Akurat Cegah Salah Ambil Keputusan

Suara.com - Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global, ketidakpastian investasi, dan kebutuhan pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran, keberadaan data ekonomi yang akurat menjadi aset strategis bagi pembangunan nasional.

Tanpa data yang valid, kebijakan fiskal, program pemberdayaan UMKM, hingga strategi menarik investasi berisiko meleset dari kondisi riil di lapangan.

Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menghadirkan potret terbaru aktivitas ekonomi Indonesia yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, perencanaan pembangunan, hingga pengambilan keputusan pelaku usaha.

Anggota DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menegaskan kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional maupun daerah secara lebih akurat.

"Keputusan yang diambil berdasarkan data yang salah, bisa dipastikan keputusannya juga salah," kata Daddy, dilansir dari laman Antara, Sabtu (1/8/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah membutuhkan data yang valid agar setiap kebijakan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan dunia usaha.

Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi anggaran, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Daddy, manfaat Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga pelaku usaha.

Data yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam memetakan perkembangan sektor ekonomi, mengidentifikasi peluang investasi baru, hingga merancang strategi pengembangan usaha yang lebih tepat.

Selain itu, hasil sensus juga berpotensi menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan bagi sektor UMKM, industri, perdagangan, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih terarah.

Daddy mengingatkan bahwa perbedaan metode maupun kualitas pendataan dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sehingga berpotensi memengaruhi arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Karena itu, ia mendorong petugas sensus tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026 agar partisipasi publik semakin meningkat.

"Saya kira petugas sensus juga perlu menjelaskan apa yang mereka cari dan apa hasil akhirnya," ujarnya.

Menurutnya, semakin baik pemahaman masyarakat mengenai manfaat sensus, semakin besar pula peluang memperoleh data yang jujur, lengkap, dan berkualitas.

Daddy mengaku telah mengikuti proses pendataan di Kabupaten Cirebon dan berharap masyarakat memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai aktivitas ekonomi di lapangan.

"Kita berikan data yang berkaitan supaya pemerintah memiliki gambaran kondisi yang sebenarnya untuk menyusun kebijakan yang tepat," katanya.

Pendataan Capai Lebih dari 103 Ribu Responden

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan merupakan lanjutan dari tahapan pengisian kuesioner mandiri yang telah berlangsung sejak April hingga pertengahan Juni 2026.

Selanjutnya, BPS melakukan pendataan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 229 petugas mitra dan tiga pegawai organik.

Samiran mengungkapkan hingga laporan terakhir, proses pendataan telah menunjukkan progres yang signifikan.

"Hingga capaian terakhir yang disampaikan BPS, sebanyak 103.246 responden atau 70,75 persen dari target 145.922 responden telah didata," ujarnya.

Pemerintah berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan basis data ekonomi yang lebih komprehensif untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).