Tukang Becak Disebut Kaya Raya, Mengapa Kemiskinan Semu di Mata Prabowo?

Suara.com - Kasus tukang becak asal Kulon Progo, Timbul (49), yang dianggap kaya raya karena masuk dalam desil 9 membuka kontak pandora betapa semunya data pemerintah dalam memandang status kemiskinan penduduknya sendiri.

Di atas kertas, posisi itu membuatnya seolah-olah masuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Padahal, kesehariannya jauh dari gambaran tersebut.

Timbul masih menarik becak di Malioboro untuk membiayai keluarganya. Bahkan ketika anaknya, Lutfi Arya Wijaya (18), diterima kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Timbul harus memutar otak agar biaya pendidikan anaknya tetap terpenuhi.

Lutfi sendiri memahami kondisi ekonomi keluarganya. Uang saku sekitar Rp20.000 sehari tidak selalu dihabiskan untuk jajan. Sebagian justru disisihkan untuk ditabung.

Timbul pun tetap berkomitmen membiayai kuliah anaknya. Ia tidak ingin Lutfi mengikuti jejaknya sebagai tukang becak. Ia ingin anaknya memiliki pilihan hidup yang lebih luas.

Mengapa Timbul Bisa Masuk Desil 9?

Menurut Kepala BPS Amalia Widyasanti, persoalannya bukan karena Timbul tiba-tiba menjadi kaya. Status tersebut muncul karena data kesejahteraannya belum diperbarui.

BPS kemudian melakukan pemutakhiran dan posisi Timbul kini berada di desil 3.

Kasus ini memperlihatkan satu persoalan penting dimana data kemiskinan sangat bergantung pada seberapa mutakhir data yang digunakan. Jika kondisi terbaru seseorang belum masuk ke dalam sistem, status ekonominya di atas kertas bisa berbeda jauh dengan kehidupan sehari-hari.

"Jadi, kuncinya adalah pemutakhiran menjadi kunci, supaya datanya sesuai dengan fakta yang terbaru," kata Amalia di Istana Negara pekan lalu.

Kemiskinan Memang Bisa Terlihat Berbeda

Data kemiskinan di Indonesia memang sangat kacau balau, karena kemiskinan Indonesia diukur menggunakan standar yang berbeda.

BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN). Pengukurannya mempertimbangkan kebutuhan makanan dengan standar minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, ditambah kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

Bandingkan dengan standar Bank Dunia yang sudah di pakai hampir diseluruh negara du dunia ini yang menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan kondisi antarnegara.

Dalam proyeksi Bank Dunia edisi April 2026, sekitar 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per hari. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand 10,1%, Vietnam 17,9%, Brasil 20,4% dan Malaysia 1%.

Namun, angka tersebut bukan berarti 64,2% masyarakat Indonesia dikategorikan miskin berdasarkan ukuran nasional BPS.

Bank Dunia sendiri menempatkan garis kemiskinan internasional sebagai benchmark antarnegara, sedangkan garis kemiskinan nasional lebih relevan untuk kebijakan di masing-masing negara.

Dengan kata lain, seseorang bisa tidak masuk kategori miskin menurut ukuran nasional, tetapi masih tergolong rentan apabila menggunakan standar pengeluaran internasional.

Lalu, Apa Kaitannya dengan Pernyataan Prabowo?

Presiden Prabowo Subianto mengeklaim pemerintahannya telah mengeluarkan jutaan masyarakat Indonesia dari kemiskinan selama dua tahun pertama pemerintahannya.

Dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), Prabowo mengatakan pemerintah akan terus mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat keluar dari kemiskinan.

Prabowo ingin masyarakat memiliki penghasilan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan pangan dan mempunyai rumah yang layak. Pemerintah juga ingin masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir dan bisa memperoleh akses pinjaman lunak.

Optimisme tersebut menunjukkan ambisi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. Namun, kasus Timbul memberikan pelajaran bahwa mengukur keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan melihat angka di dalam database.

Mengapa Kemiskinan Bisa Terlihat "Semu"?

Kasus Timbul memperlihatkan setidaknya ada tiga lapisan persoalan.

Pertama, persoalan data. Status desil dapat berubah ketika data kesejahteraan diperbarui. Karena itu, data yang tidak mutakhir berpotensi membuat orang miskin terlihat lebih sejahtera dari kondisi sebenarnya.

Kedua, persoalan standar. Kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia memiliki tujuan dan metodologi berbeda. Angka 64,2% dari Bank Dunia tidak dapat langsung disamakan dengan angka kemiskinan nasional BPS.

Ketiga, persoalan kerentanan. Tidak masuk kategori miskin bukan berarti seseorang sudah hidup mapan. Seorang tukang becak seperti Timbul mungkin masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi biaya besar seperti kuliah anak dapat menjadi tekanan finansial yang sangat berat.