- Riset SEAPPI, OpenAI, dan Vriens & Partners pada September 2026 mengungkapkan kesenjangan kapabilitas AI menghambat produktivitas ekonomi nasional korporasi di Indonesia.
- Hanya sepuluh persen perusahaan yang sukses mentransformasi bisnis, sementara lima puluh tujuh persen pelaku usaha terkendala keterbatasan keterampilan digital tenaga kerja.
- Pemerintah dan lembaga riset mendorong perancangan ulang proses kerja, peningkatan keterampilan karyawan, serta kolaborasi lintas sektor pada empat bidang strategis.
Suara.com - Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) di Indonesia tumbuh pesat. Namun pemanfaatannya di tingkat korporasi dan bisnis dinilai belum optimal.
Riset terbaru Southeast Asia Public Policy Institute (SEAPPI) bersama OpenAI dan Vriens & Partners mengungkapkan adanya kesenjangan kapabilitas AI (AI capability gap) yang berpotensi menghambat lonjakan produktivitas ekonomi nasional.
Meskipun Indonesia masuk dalam jajaran lima besar dunia untuk penggunaan ChatGPT dalam tugas kompleks seperti pemrograman (Codex) dan analisis data, pemanfaatan tingkat lanjut tersebut masih menumpuk di kelompok kecil pengguna individu.
Data OpenAI menunjukkan pengguna pada persentil ke-95 di Indonesia mengonsumsi hingga 11 kali lipat token penalaran dibandingkan pengguna median.
"Data menunjukkan pengguna di Indonesia sudah memanfaatkan AI untuk pekerjaan tingkat lanjut. Namun, penggunaan ini masih terkonsentrasi pada kelompok yang relatif kecil," kata Head of Policy Southeast Asia OpenAI, Sandy Kunvatanagarn, dikutip Jumat (4/9/2026).
Studi tersebut mengungkapkan bahwa kesenjangan AI bukan lagi sekadar masalah kemampuan teknis individu, melainkan tantangan kesiapan organisasi dan korporasi.
Mengutip data riset Amazon Web Services (AWS), laporan SEAPPI mencatat baru 10 persen perusahaan yang mengadopsi AI di Indonesia yang berhasil mentransformasi bisnis mereka secara menyeluruh.
Sementara itu, 57 persen pelaku usaha mengeluhkan keterbatasan keterampilan digital tenaga kerja sebagai hambatan utama dalam mengoptimalkan teknologi AI.
Executive Director SEAPPI, Ed Ratcliffe menyebutkan bahwa fase adopsi awal di Indonesia telah selesai dan kini industri memasuki tahap krusial.
"Tahap berikutnya adalah membantu lebih banyak organisasi memanfaatkan AI untuk pekerjaan yang lebih kompleks. Hal ini membutuhkan keterampilan praktis, panduan regulasi yang jelas, serta kolaborasi lintas sektor," ujarnya.
Untuk menjembatani celah kapabilitas ini, dunia usaha diimbau merancang ulang (reengineering) proses kerja internal, memfasilitasi perangkat AI berlisensi resmi perusahaan, serta mempercepat program reskilling karyawan.
Laporan tersebut mengidentifikasi empat sektor bisnis strategis yang berpotensi meraih efisiensi dan nilai tambah paling tinggi dari optimalisasi AI.
Pertama ada jasa keuangan dan perbankan. Pemanfaatan AI terkelola untuk otomatisasi layanan dan analisis risiko bisa mengacu pada pedoman tata kelola AI dari OJK.
Kedua, layanan kesehatan. Integrasi AI bisa dipakai untuk diagnostik dan efisiensi administrasi medis.
Ketiga, pendidikan dan pelatihan lewat komersialisasi AI tutor dan platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan.
Keempat, sektor publik dan pemerintahan dengan modernisasi efisiensi operasional dan sistem pengadaan barang/jasa.
Sementara itu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah menegaskan bahwa penyerapan AI secara mendalam merupakan kunci Indonesia untuk menjadi pusat aplikasi AI (AI application hub) di kawasan ASEAN.
"Pemanfaatan AI diharapkan dapat memperkuat kecerdasan kolektif dan mendorong kemajuan teknologi yang bermuara pada peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi," jelas Edwin.