Anomali DTSEN BPS: Warga Pengeluaran Rp 3 Juta per Bulan Malah Setara Raffi Ahmad

Suara.com - Riset terbaru CORE Indonesia mengungkapkan berbagai anomali Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebab warga yang berpenghasilan Rp3 jutaan per bulan kini bisa disatukan dalam satu kategori ekonomi yang sama dengan miliarder seperti Raffi Ahmad. 

Anomali ini terjadi pada kelompok Desil 10 dalam struktur DTSEN, yang berpotensi memicu gelombang pencabutan bantuan sosial (bansos) dan subsidi secara salah sasaran.

Berdasarkan riset terbaru CORE Indonesia bertajuk "Ketika Data Menjadi Vonis", rentang pengeluaran per kapita pada Desil 10 hasil olahan Susenas mencatat jurang ketimpangan hingga 61,9 kali lipat. 

Batas bawah pengeluaran di Desil 10 berada pada angka Rp3,11 juta per bulan, sementara batas atasnya melambung tinggi hingga Rp192,64 juta per bulan.

Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperingatkan bahwa menyamaratakan kelompok pengeluaran Rp3 juta dengan kelompok kaya raya di Desil 10 adalah kekeliruan fatal jika dijadikan dasar tunggal kebijakan publik.

"Data desil 10 menunjukkan kelompok pengeluaran yang berada pada kelompok ini berada di kisaran Rp 3 juta hingga Rp 193 juta yang memperlihatkan rentang yang cukup luas," ujar Yusuf dalam diskusi yang digelar di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, Kamis (10/9/2026). 

"Maka tidak heran, banyak yang kaget ketika misalnya klasifikasi desilnya dia sama dengan orang kayak seperti Raffi Ahmad ataupun para milioner yang lain gitu. Karena tadi rentang pengeluarannya di desil 10 itu cukup timpang gitu dan cukup besar,” lanjut dia.

Ironisnya, mayoritas penghuni Desil 10 bukanlah konglomerat. Data tabulasi silang CORE Indonesia dengan kriteria Bank Dunia membongkar bahwa 93,9 persen atau sekitar 20,9 juta jiwa di Desil 10 sebenarnya masih tergolong Kelas Menengah. 

Kelompok yang benar-benar masuk kategori Kelas Atas (orang kaya) di Desil 10 hanya berjumlah 6,1 persen atau sekitar 1,35 juta jiwa.

"Karena itu, memakai klasifikasi desil 9 dan 10 sebagai satu-satunya penanda kelompok mampu, lalu menjadikannya dasar pencabutan subsidi atau bantuan, sangat tidak tepat," tulis CORE Indonesia dalam laporan tertulisnya.

Aset Warisan yang Menipu Data

Peneliti Senior CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menjelaskan bahwa anomali Desil 10 ini terjadi karena Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan peringkat kesejahteraan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) berbasis pengeluaran konsumsi dan kepemilikan aset, bukan pendapatan riil.

Dipo menekankan bahwa indikator kepemilikan aset acap kali membiaskan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya di lapangan.

"Tapi aset itu mungkin bisa warisan contohnya, atau dia dapat dari seseorang, ya kan? Jadi, si jumlah banyak aset ini tidak menggambarkan daya beli," terang Dipo. 

“Jadi, orang yang mobilnya banyak belum tentu, atau orang yang motornya banyak belum tentu dia penghasilannya banyak, ya kan? Bisa saja dia apa, disewa-sewain buat Gojek, ya kan? Nah, atau orang yang istrinya banyak belum tentu hartanya banyak, gitu loh,” lanjutnya lagi.

Kondisi serupa juga membayangi Desil 9 dan Desil 8. Seluruh penduduk di Desil 9 (22 juta jiwa) merupakan kelompok Kelas Menengah, sementara Desil 8 dihuni 20,01 juta jiwa berstatus Calon Kelas Menengah yang sangat rentan jatuh miskin saat terjadi guncangan ekonomi.

Melihat rentang Desil 10 yang terlampau kabur dan timpang ini, CORE Indonesia mendesak pemerintah untuk menunda pencabutan bantuan berbasis desil. 

Pemerintah diminta menerapkan lapisan verifikasi kedua—seperti kapasitas CC kendaraan untuk subsidi BBM atau Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk bantuan sekolah—agar hak warga rentan tidak terenggut hanya karena kesalahan indikator data.