Purbaya Bantah Airlangga soal Anggaran Buka Rekening Massal Tembus Rp 11 Triliun

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal anggaran pembukaan rekening massal untuk penduduk RI yang memasuki usia 17 tahun dengan angka Rp 11 triliun.

Diketahui Pemerintah berencana membuatkan rekening baru untuk masyarakat yang nantinya menginjak usia 17 tahun, bersamaan dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Belum Rp 11 triliun. ini anggarannya masih belum dihitung kan," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menkeu Purbaya mengaku belum mengetahui berapa banyak anggaran yang diperlukan untuk pembukaan rekening massal tersebut. Ia hanya mengatakan ada dua Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terlibat dalam pembukaan awal rekening.

Pertama ada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang nantinya ditujukan untuk para warga Aceh. Sedangkan di luar Aceh akan dibukakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Bendahara Negara juga memastikan kalau Pemerintah akan menggunakan dana cadangan untuk anggaran pembukaan rekening massal tersebut. Namun dirinya memperkirakan kalau Rp 11 triliun hanyalah hitungan kasar.

"Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai 11 triliun. Enggak sampai 200 jutaan (penduduk) kali. Memang usia di atas 17 tahun segitu? Nanti kita lihat deh. Itu memang belum clear angkanya berapa. Nanti kita lihat seperti apa detailnya," papar dia.

Purbaya memperkirakan apabila jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 juta orang, maka kemungkinan masyarakat yang di bawah 17 tahun berjumlah 80 juta.

Ia juga menilai kalau penduduk yang sudah memiliki rekening sebelumnya tidak akan dibuatkan rekening baru.

"Nanti yang jelas, yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, dibukain langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga. Tapi kalau yang sudah atau yang existing yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya dua rekening? Itu saya enggak tahu. Nanti saya tunggu detailnya dari mereka," beber dia.

Lebih lanjut Purbaya memperkirakan kalau pembukaan rekening massal ini akan dimulai tahun depan. Ia tak yakin jika digelar tahun ini karena Pemerintah memerlukan anggaran hingga menggabungkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri hingga Bank Indonesia.

"Harusnya sih, kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, harusnya mulai tahun depan. Mereka (Himbara) juga perlu persiapan kan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan, data BI segala macam. Itu pasti perlu waktu untuk merapikan itu semua. Enggak langsung besok siap. Kan dikawinkan kan data BI, data itu," jelas Purbaya.

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintahan akan menyiapkan dana kurang lebih Rp11 triliun untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat.

Ia mengatakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dengan masing-masing rekening mendapatkan dana pembukaan sebesar Rp50 ribu.

"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara.

Namun demikian, Airlangga belum bisa memastikan anggaran tersebut akan sepenuhnya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026 atau dari APBN 2027. Ia juga menyampaikan anggaran dan skema pembukaan rekening masih dalam pembahasan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," terangnya.

Rencana pembukaan rekening, kata Airlangga, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.