OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Rekening dan Nomor Bisa Dicek Sebelum Transfer

Ketua Gasa Chapter Indonesia dan Director and Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Reski Damayanti, mengatakan teknologi memiliki dua sisi.

"Di satu sisi teknologi dapat digunakan untuk memberikan perlindungan, tetapi di sisi lain juga membuat pelaku lebih mudah mengembangkan modus penipuan," ucapnya.

Riset GASA Indonesia pada 2025 menunjukkan 86 persen responden merasa mampu mengenali scam. Namun, 66 persen tetap terpapar scam dan 14 persen menjadi korban.

Menurut Reski, angka tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat saja belum cukup.

“Jangan hanya membuat masyarakat lebih aware, tetapi bagaimana kita membuat scam itu lebih sulit sampai kepada masyarakat,” ujar Reski.

Karena itu, tanggung jawab pencegahan tidak bisa hanya diberikan kepada konsumen. Platform digital, operator telekomunikasi, lembaga pembayaran dan pelaku ekosistem lainnya perlu ikut mempersempit ruang gerak scam.

Komdigi: Pemerintah Tak Bisa Bergerak Sendiri

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arief Yadi, menilai penanganan scam semakin kompleks karena ruang digital bersifat terbuka, tanpa batas wilayah, dan memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim.

"Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, termasuk memblokir nomor, situs, email, hingga aplikasi yang digunakan untuk aktivitas bermasalah," terangnya.

Namun, langkah tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

"Penanganan scam juga membutuhkan penegakan hukum, pencegahan, pemulihan kerugian korban, serta penguatan literasi digital masyarakat. Karena itu, perang melawan scam membutuhkan dukungan seluruh ekosistem," beber dia.

Bukan Sekadar Memblokir Setelah Korban Jatuh

Persoalan scam pada akhirnya bukan hanya soal seberapa cepat rekening atau nomor pelaku dapat diblokir.

Masalah yang lebih besar adalah bagaimana mencegah masyarakat melakukan transaksi kepada pihak yang berisiko sejak awal.

Rencana aplikasi anti-scam OJK bergerak ke arah tersebut. Masyarakat didorong untuk melakukan pengecekan sebelum transfer, sementara data dari berbagai lembaga dan industri digunakan untuk memperkuat sistem pencegahan.

GASA Indonesia melihat perlindungan juga harus diperluas ke platform dan pelaku ekosistem digital. Sementara Komdigi menekankan bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian menghadapi ruang digital yang terbuka dan terus berubah.