Scam Sudah Jadi Industri, OJK Dorong Sistem Anti-Penipuan Terintegrasi

Suara.com - Penipuan digital atau scam di Indonesia mulai menghadapi persoalan yang lebih besar dari sekadar banyaknya korban. Modusnya berkembang mengikuti teknologi, pelakunya memanfaatkan banyak kanal digital, sementara penanganannya masih harus melibatkan berbagai lembaga dan industri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan menyebut scam kini telah berkembang menjadi sebuah industri. Karena itu, penanganannya tidak bisa lagi mengandalkan satu lembaga atau hanya dilakukan setelah korban kehilangan uang.

Kepala Direktorat Pemberantasan Aktivitas Keuanga Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan OJK sekaligus Ketua Satgas Pasti, Hudiyanto mengatakan, Indonesia menerima sekitar 1.000 hingga 1.300 laporan scam setiap hari.

Menurutnya, tingginya laporan tersebut menunjukkan bahwa penipuan digital sudah menjadi persoalan ekosistem yang membutuhkan respons bersama.

“Scam ini sudah menjadi industri. Jadi kita harus melawannya bersama-sama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga industri, asosiasi dan masyarakat,” ujar dia dalam DeepTalk Podcast Suara.com di Jakarta, belum lama ini.

Scam Tak Lagi Berdiri di Satu Kanal

Perkembangan teknologi membuat modus penipuan semakin sulit dipisahkan dari aktivitas digital sehari-hari.

Pelaku dapat memanfaatkan nomor komunikasi, konten digital, platform, hingga rekening untuk menjalankan aksinya. Ketika satu bagian berhasil diblokir, pelaku masih dapat berpindah menggunakan kanal lainnya.

Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia melihat perkembangan tersebut sebagai konsekuensi dari teknologi yang memiliki dua sisi.

Ketua Gasa Chapter Indonesia dan Director and Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Reski Damayanti mengatakan, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan masyarakat.

Namun, menurut dia, teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk membuat modus scam semakin mudah berkembang.

Perkembangan kecerdasan buatan atau AI turut membuat pola penipuan semakin dinamis. Karena itu, menurut Reski, persoalannya bukan hanya bagaimana membuat masyarakat lebih sadar terhadap modus penipuan.

“Jangan hanya membuat masyarakat lebih aware, tetapi bagaimana kita membuat scam itu lebih sulit sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Pesan tersebut menggeser fokus penanganan dari sekadar edukasi korban menuju tanggung jawab seluruh ekosistem.

Platform digital, operator telekomunikasi, lembaga pembayaran, hingga pihak lain yang terlibat dalam rantai aktivitas digital perlu ikut mempersempit ruang bagi scam untuk menjangkau masyarakat.

Pemerintah Tak Bisa Perangi Scam Sendirian

Kompleksitas tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arief Yadi mengatakan, ruang digital bersifat terbuka, tidak mengenal batas wilayah, serta memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim.

Karakter tersebut membuat penanganan scam tidak sederhana.

"Pemerintah memang melakukan tindakan represif, termasuk memblokir nomor, situs, email, hingga aplikasi yang digunakan untuk aktivitas bermasalah. Namun, langkah tersebut perlu berjalan bersama upaya lainnya," bebernya.

Dia menjelaskan, penanganan scam juga membutuhkan penegakan hukum, pencegahan, pemulihan kerugian korban, serta peningkatan literasi digital.

"Artinya, perang melawan penipuan digital tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah," imbuh Teguh.

Data Lintas Lembaga Jadi Kunci

Karena scam bergerak lintas platform dan sektor, sistem perlindungan juga perlu bekerja dengan cara yang sama.

OJK tengah menyiapkan aplikasi anti-scam yang nantinya memungkinkan masyarakat melakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi.

Masyarakat diharapkan dapat mengetahui apakah rekening bank yang akan menerima uang pernah dilaporkan berbahaya, apakah nomor WhatsApp pernah dilaporkan, hingga apakah konten tertentu pernah dilaporkan pada platform digital.

Pengecekan juga mencakup status blacklist seseorang atau entitas serta legalitas sebuah institusi. Hal penting adalah aplikasi tersebut tidak berdiri dengan satu sumber data.

OJK menyebut sistem tersebut akan melibatkan data dari berbagai pihak, termasuk OJK, Komdigi, industri perbankan, Bank Indonesia, PPATK, BSSN, industri dan asosiasi terkait.

Dengan model tersebut, satu aplikasi dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berasal dari berbagai bagian ekosistem.

Dari Penanganan Kasus ke Pertahanan Ekosistem

Perubahan pendekatan tersebut menjadi penting karena penanganan scam setelah korban kehilangan uang sering kali sudah terlambat.

OJK mencatat lebih dari 80 persen laporan masuk setelah 12 jam sejak transaksi terjadi. Jeda waktu tersebut membuat uang korban semakin sulit ditelusuri.

Karena itu, pencegahan menjadi bagian penting dari strategi baru.

Aplikasi anti-scam bukan sekadar alat untuk mengecek rekening. Konsep tersebut menunjukkan upaya membangun lapisan pertahanan sebelum transaksi terjadi, dengan memanfaatkan data dari berbagai lembaga dan industri.

Di sisi lain, GASA Indonesia menilai lapisan perlindungan tersebut harus diperkuat oleh seluruh pelaku ekosistem digital.

Teknologi tidak cukup hanya digunakan untuk membuat layanan semakin cepat, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk membuat penipuan semakin sulit menjangkau masyarakat.

Komdigi pun menekankan perlunya kerja bersama karena karakter ruang digital yang terbuka dan anonim membuat pemerintah tidak mungkin menghadapi scam seorang diri.

Pada akhirnya, ketika scam telah berkembang menjadi sebuah industri, cara melawannya juga harus naik kelas.

Bukan hanya soal memblokir rekening, nomor, situs atau aplikasi, tetapi membangun sistem yang mampu menghubungkan informasi, mencegah transaksi berisiko, mempersempit ruang gerak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat sebelum menjadi korban.