OJK Canangkan Bulan Dana Pensiun 2026, Dorong Masyarakat Siapkan Masa Purnabakti Sejak Dini

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026, sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat mengenai pentingnya memiliki dana pensiun dalam menghadapi masa purnabakti.

Pencanangan Bulan Dana Pensiun 2026 juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang. 

Kegiatan tersebut diinisiasi OJK dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan finansial masyarakat ketika memasuki masa pensiun.

Menurut Friderica, pengembangan industri dana pensiun tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan jumlah dana kelolaan. 

Perluasan kepesertaan juga menjadi tantangan, terutama di tengah perubahan pola pekerjaan masyarakat yang semakin beragam.

“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Friderica dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Ia menekankan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. 

Namun, upaya tersebut juga harus diiringi kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan dana pensiun sejak dini.

“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” ujar Friderica.

Sementara itu, Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa penguatan sistem dana pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan pada masa pensiun di seluruh pilar sistem pensiun.

Menurut Ogi, peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau lembaga. 

Karena itu, diperlukan kerja sama antara berbagai program pensiun, termasuk program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK. Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” jelas Ogi.

Ia menilai persiapan dana pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi berbagai kebutuhan biaya ketika memasuki usia lanjut.