Dirjen Pajak Akui Minta Perombakan Ratusan Pejabat Era Purbaya Dibatalkan, Klaim Ada Nama 'Ajaib'

Suara.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengakui kalau dirinya meminta perombakan ratusan pejabat Kemenkeu era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan.

Diketahui Purbaya sempat merombak jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mulai dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi non-Eselon.

Pelantikan tersebut digelar pada Kamis (10/9/2026), dengan pejabat yang dilantik berasal dari eselon II, III, dan IV. Khusus untuk eselon III, terdapat sekitar 350 pejabat yang dilantik.

Dirjen Pajak menyebut kalau rotasi pegawai Kemenkeu justru adalah usulannya. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa nama-nama yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

"Itu kan usulan kita, rotasi. Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management," katanya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (16/9/2026).

Dari sana, Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama meminta ke Menkeu baru Suahasil Nazara agar pelantikan ratusan pejabat Kemenkeu yang dilakukan Purbaya dibatalkan.

Ia beralasan kalau perombakan pejabat Kemenkeu tersebut akan berdampak buruk bagi pegawai lain yang sudah mengikuti prosedur yang berlaku.

"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan. Karena sinyalnya enggak bagus bagi pasukan yang lain. Yang ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," papar dia.

Bimo juga menyebut kalau Suahasil berkomitmen untuk melaksanakan manajemen organisasi dan reformasi birokrasi Kemenkeu dengan benar.

"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.

Lebih lanjut Bimo juga memastikan status pegawai yang sudah dilantik Purbaya pekan lalu akan dibatalkan jika tidak memenuhi syarat. Sedangkan yang sudah mengikuti alur prosedur akan tetap mengisi jabatan tersebut.

"Enggak dikaji lagi, yang enggak memenuhi syarat tadi, dibatalkan, yang lain-lain tetap. (Jadi balik ke posisi awalnya gitu Pak?) Oh iya," jelas Bimo.

Di sisi lain Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kalau perombakan ratusan pejabat di Kementerian Keuangan menjadi salah satu alasan dirinya dicopot dari jabatan Menkeu.

Saat ditanya apakah pelantikan pejabat baru Kemenkeu menjadi faktor Purbaya dipecat, ia tak menampik kalau itu menjadi salah faktor.

"Sebagian ada. Sebagian iya," katanya usai ditemui dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menkeu RI ke Suahasil Nazara di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Terkait nasib pejabat Kemenkeu yang baru dilantik, Purbaya mengatakan kalau status mereka tergantung keputusan Menkeu baru, dalam hal ini Suahasil Nazara.

Pasalnya, Surat Keputusan (SK) pelantikan sudah diteken Purbaya. Namun ia mengakui kalau itu bisa diubah lagi oleh Menkeu baru.

"Harusnya berlaku, tapi kan masih bisa diubah lagi. Ya suka-suka menteri lah," jelas Purbaya.

Sementara itu Menteri Keuangan Suahasil Nazara akan mendalami keputusan pendahulunya Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan besar-besaran pejabat di Kementerian Keuangan.

Hal ini digadang-gadang menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto menggeser Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan.

"Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu. Dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ," ujar Suahasil usai Pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026).