RI Mau Setop Impor Solar, Tapi Masih Butuh Jutaan Ton Metanol

Akan tetapi, pemerintah perlu memastikan petani memperoleh manfaat yang adil melalui kontrak pembelian, transparansi harga, akses pembiayaan, serta keterlibatan dalam rantai nilai industri.

"Petani harus menjadi pemenang, bukan pemasok murah," tegasnya.

Murpin menambahkan, pemerintah juga perlu menghitung secara menyeluruh manfaat ekonomi dari pengembangan bioetanol. Penurunan impor bensin dan penghematan devisa harus dibandingkan dengan biaya produksi etanol, investasi infrastruktur, kebutuhan subsidi, serta ongkos logistik.

Dengan demikian, pengembangan bahan bakar nabati tidak justru menimbulkan beban baru bagi anggaran negara.

"Ukuran keberhasilan bukan seremoni expose proyek, melainkan impor turun, petani sejahtera, harga terjangkau, industri tangguh, dan APBN terlindungi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50.

Hal tersebut disampaikan Bahlil setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

"E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM," ujarnya.

Di sisi lain, Bahlil memastikan program mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.