-
Kongo menuntut FIFA mengembalikan uang tiket Piala Dunia 2026 milik suporter yang dilarang masuk Amerika Serikat.
-
Pembatasan ketat visa dipicu oleh kemunculan kembali wabah Ebola varian langka di wilayah Afrika Tengah.
-
Skuad pemain DR Kongo tidak terdampak karena mayoritas bermain di luar negeri dan sudah dikarantina.
Suara.com - Federasi Sepak Bola Kongo (Fecofa) resmi melayangkan tuntutan kepada FIFA untuk mengembalikan dana pembelian tiket Piala Dunia 2026 milik para suporter mereka. Langkah ini diambil setelah para pendukung setia tim nasional tersebut dipastikan gagal masuk ke Amerika Serikat akibat pembatasan perjalanan terkait wabah Ebola.
Dikutip dari BBC, momentum bersejarah kembalinya tim berjuluk The Leopards ke panggung tertinggi sepak bola dunia untuk pertama kali sejak 1974 kini dibayangi oleh situasi darurat kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah menetapkan status darurat tersebut sejak 16 Mei lalu.
Hambatan administratif semakin nyata setelah kedutaan besar Amerika Serikat di Kinshasa memutuskan untuk menghentikan seluruh layanan pengurusan visa. Kebijakan sepihak ini memukul mundur harapan ribuan fan yang telah merogoh kocek dalam-dalam demi terbang ke Amerika Utara.

Pemerintah Amerika Serikat menerapkan aturan ketat dengan melarang masuknya warga asing non-Amerika yang sempat singgah atau berada di DR Kongo, Uganda, atau Sudan Selatan dalam kurun waktu 21 hari terakhir. Ironisnya, kebijakan penutupan perbatasan ini bertolak belakang dengan rekomendasi WHO yang sebenarnya tidak menyarankan adanya restriksi perjalanan internasional.
Kondisi finansial penonton kian terjepit lantaran FIFA menerapkan sistem harga dinamis yang melambungkan harga tiket hingga tujuh kali lipat dibanding edisi Qatar 2022. Faktor mahalnya biaya inilah yang mendasari Fecofa mendesak adanya kebijakan khusus dari badan tertinggi sepak bola tersebut.
Presiden Fecofa, Veron Mosengo-Omba, mengungkapkan keprihatinannya langsung kepada pihak media mengenai nasib finansial para pendukung sepak bola di negaranya.

"Kami meminta FIFA apakah mungkin untuk mempertimbangkan hal ini, karena harga tiketnya agak mahal," kata Veron Mosengo-Omba kepada BBC Sport Africa.
"Mereka dihukum karena mereka tidak bisa masuk [ke AS] untuk menyaksikan Piala Dunia demi mendukung tim mereka," tuturnya lagi.
"Kami tidak ingin suporter kami yang mencintai sepak bola, yang mencintai Piala Dunia, kehilangan segalanya," tegas Veron.
Menanggapi tuntutan kompensasi tersebut, otoritas tertinggi sepak bola dunia menyatakan bahwa mereka masih mempelajari situasi yang berkembang. Melalui pernyataan resminya, FIFA menegaskan akan memeriksa permohonan tersebut pada waktu yang tepat.
Sikap lambat ini dikhawatirkan membentur regulasi baku FIFA yang biasanya melarang pengembalian uang tiket di luar agenda pembatalan pertandingan. Aturan standar organisasi tersebut umumnya hanya mengizinkan tiket untuk dijual kembali lewat platform resmi atau dipindahtangankan ke pihak lain.
Jadwal pertandingan memaksa pendukung DR Kongo memutar otak dengan mengalihkan sebagian besar rute perjalanan mereka menuju Meksiko. Di negara tersebut, The Leopards dijadwalkan bertanding melawan Kolombia dalam laga kedua fase grup yang digelar di Guadalajara.
Langkah ini diambil demi menyiasati laga pembuka melawan Portugal di Houston pada 17 Juni, yang mengharuskan suporter meninggalkan DR Kongo jauh lebih awal demi memenuhi masa karantina. Harapan terakhir para fan kini bertumpu pada performa tim agar mampu lolos sebagai runner-up grup demi mengamankan laga babak 32 besar di Toronto, Kanada.
Di tengah badai birokrasi yang menimpa suporter, kondisi internal tim nasional DR Kongo dilaporkan tetap kondusif dan tidak terpengaruh regulasi ketat AS. Sebanyak 26 pemain pilihan pelatih Sebastien Desabre beserta mayoritas staf kepelatihan saat ini berkarier di luar negeri.
Para ofisial tim yang berbasis di domestik juga telah dievakuasi lebih awal dari DR Kongo untuk melewati masa karantina 21 hari di wilayah netral. Kendati demikian, tim sempat mengalami kerugian teknis akibat pembatalan agenda pemusatan latihan lokal di Kinshasa.